Tegarnews.co.id-Kota Bogor, 3 Februari 2026| Aliansi Mahasiswa Perjuangan (AMPERA) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa keras di depan gerbang Kantor Dinas PUPR Kota Bogor, Selasa siang. Aksi ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bentuk tekanan langsung terhadap dugaan praktik pungutan liar perizinan galian badan jalan serta carut-marutnya pengawasan pemeliharaan infrastruktur yang dinilai semakin merugikan masyarakat.
Sejak awal, massa menunjukkan sikap konfrontatif secara simbolik. Sebuah ban bekas dibakar tepat di depan pintu masuk kantor dinas. Asap hitam pekat membumbung tinggi, menutup sebagian akses gerbang dan menjadi gambaran kemarahan publik atas kinerja instansi yang dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Korlap aksi, Thaqim, memimpin langsung jalannya demonstrasi. Melalui megaphone, ia melontarkan kritik tajam dan menyebut kerusakan jalan yang terus berulang di berbagai titik Kota Bogor bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan indikasi lemahnya kontrol, buruknya tata kelola, serta dugaan praktik tidak transparan dalam proses perizinan utilitas.
Menurutnya, aktivitas galian oleh pihak seperti APJATEL, PLN, dan perusahaan utilitas lainnya kerap meninggalkan badan jalan dalam kondisi rusak tanpa perbaikan maksimal. Sementara itu, pemerintah dinilai seolah tutup mata dan membiarkan masyarakat menanggung dampaknya setiap hari.
“Setiap tahun jalan rusak di titik yang sama, digali lagi, ditambal lagi. Uang rakyat habis, hasilnya nol. Kalau pengawasan lemah dan izin dipertanyakan, publik wajar curiga ada permainan. Ini bukan kelalaian, ini kegagalan sistem,” tegas Thaqim dalam orasinya.
AMPERA menilai Dinas PUPR tidak transparan dalam penggunaan anggaran pemeliharaan, serta gagal memastikan standar keselamatan jalan. Kondisi tersebut disebut mencerminkan lemahnya akuntabilitas birokrasi.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas :
– perbaikan total seluruh ruas jalan rusak, bukan tambal sulam
– evaluasi dan pencopotan pejabat pemeliharaan yang dinilai tidak kompeten
– audit menyeluruh kinerja Dinas PUPR oleh Inspektorat
– pengusutan dugaan pungli perizinan oleh Polresta dan Kejaksaan
– keterbukaan anggaran pemeliharaan jalan kepada publik
Spanduk berisi kritik keras dibentangkan di depan kantor, sementara aparat melakukan pengamanan selama aksi berlangsung. Meski jumlah massa terbatas, substansi tuntutan yang dibawa tergolong serius karena menyinggung dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan perizinan.
AMPERA menegaskan aksi tersebut hanyalah peringatan awal. Jika tidak ada respons konkret, mereka memastikan konsolidasi massa lebih besar akan dilakukan.
“Kalau dinas tetap diam dan pura-pura tidak tahu, kami akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Jalan rusak dan dugaan pungli tidak boleh terus dibebankan ke rakyat,” tutup Thaqim.[]
