Tegarnews.co.id-Kota Bogor, 25 Februari 2026| Alokasi anggaran media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor kembali memantik kecurigaan publik. Di tengah wacana efisiensi dan keterbatasan fiskal, belanja komunikasi publik justru tembus Rp2.339.788.308,00 untuk lebih dari 50 media. Angka yang tidak kecil. Pertanyaannya sederhana, dampaknya di mana?
Indonesia Government Watch (IGoWa) menilai pola belanja seperti ini tak bisa lagi dibungkus dengan istilah normatif “penyebarluasan informasi”. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Peneliti IGoWa, Rifqi Prihandana, menyebut anggaran miliaran rupiah itu harus dijelaskan secara rinci, bukan sekadar diringkas dalam laporan administratif.
“Rp2,3 miliar itu uang rakyat. Apa indikator keberhasilannya? Berapa tingkat keterjangkauannya? Apakah ada peningkatan literasi publik? Atau hanya sekadar tayang, unggah, lalu selesai?” tegas Rifqi.
Sorotan makin tajam ketika melihat anggaran penyusunan konten. Tahun 2025 dialokasikan Rp166.728.700 untuk empat konten. Tahun 2026 menjadi Rp136.243.900 untuk tiga konten. Jika dirata-ratakan, satu konten bernilai sekitar Rp40 juta.
“Konten seperti apa yang dihargai Rp40 juta per item? Apakah produksi sinematik berskala nasional? Atau sekadar video seremonial yang umur tayangnya tak sampai sebulan?” sindir Rifqi.
Lebih mengejutkan lagi, terdapat indikasi usulan kenaikan pagu indikatif penyusunan konten menjadi Rp400 juta pada 2027. Lonjakan hampir 300 persen itu dinilai sulit diterima akal sehat, apalagi tanpa penjelasan urgensi yang transparan.
“Ketika tren sebelumnya turun, kenapa tiba-tiba melonjak drastis? Apa dasar kajiannya? Siapa yang menghitung kebutuhan riilnya?” lanjutnya.
IGoWa mengingatkan, komunikasi publik bukan soal menyenangkan media atau membagi kue anggaran. Esensinya adalah memastikan masyarakat memahami program pemerintah secara utuh dan kritis. Jika output dan outcome tak terukur, maka belanja tersebut rawan menjadi formalitas administratif yang mahal.
“Publik tidak butuh pencitraan. Publik butuh informasi yang jernih, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Rifqi.
IGoWa mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor segera membuka daftar media mitra, skema penunjukan, rincian kontrak, serta indikator kinerja (KPI) yang digunakan untuk mengukur efektivitas program.
Tanpa transparansi penuh, anggaran komunikasi publik berpotensi menjadi ladang abu-abu yang menggerus kepercayaan masyarakat. Dan di tengah tekanan ekonomi serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, setiap rupiah harus bisa dijelaska bukan sekadar dianggarkan.[]
