Tegarnews.co.id – Jakarta, 7 April 2026 | Pekan ini sebuah keritik di lesakkan kearah jantung birokrasi keamana kita. Bukan oleh kelompok kriminal, melainkan oleh Irjen Pol (Purn) Safaruddin, anggota DPR RI, yang secara berani membidik borok di “Hulu” kepolisian: Lamdiklat (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri).
Selama ini publik disuguhi kemarahan di hilir. Kita geram melihat arogansi dijalan, muak dengan oknum pembeking bisnis ilegal, hingga skandal perwira tinggi sekelas Teddy Minahasa. Namun, teguran ini memaksa kita menoleh ke belakang, ke sebuah pabrik yang justru sedang direproduksi untuk gagal secara sistemik.
Mari kita buka empat “berkas forensik” yang mengungkap mengapa institusi ini sulit sembuh dari dalam:
File 1: Strategi Keranjang Sampah yang Mematikan
Ada rahasia publik dalam manajemen kepolisian: Mutasi, Demosi. Ketika seorang perwira di unit “basah” terbukti melanggar kode etik – menerima suap hingga memeras mereka sering kali dijatuhi sanksi pemindahan jabatan ke Lamdiklat atau Sekolah Polisi Negara (SPN).
Ironisnya perwira bermasah ini tidak masuk sebagai murid untuk dibina ulang, melainkan duduk sebagai pengajar, instruktur atau pengasuh. Bagaimana mungkin seorang mantan reserse yang dicopot karena pungli ditugaskan sebagai pengajar, mengajarkan “Etika Profesi” kepada ribuan taruna muda? Menempatkan oknum bermasalah sebagai “guru” sama saja menyuntikan virus secara langsung kedalam kantong darah bayi. Kita tidak sedang menghukum oknum. kita sedang meracuni masa depan institusi.
File 2: Ironi 0.86 Persen dan “Guru” yang Terhina
Fakta terbaru membongkar paradoks anggaran yang timpang. Polri adalah raksasa dengan alokasi anggaran diatas Rp100 triliun setiap tahunnya, namun distribusinya menunjukan skala prioritas yang menghawatirkan.
Pendidikan yang dianaktirikan: Dari total anggaran jumbo tersebut. Lamdiklat Polri dikabarkan mengelola sekitar Rp1,25 triliun. Kalkulasi ini menunjukan porsi pendidikan hanya menyumbang sekitar 0,86% dari total pagu anggaran.
Otot vs Otak: Triliunan rupiah mengalir deras untuk unjuk kekuatan fisik: gas air mata, kendaraan taktis, hingga senjata api. Sementara itu pembangunan manusia hanya diberi sisa-sisa.
Kesejahteraan Instruktur: Dengan porsi anggaran yang minim, honor instruktur menjadi sangat terbatas. Instruktur yang tidak disejahterakan akhirnya rentan mencari “sabetan” tambahan, yang secara tidak langsung menularkan budaya transaksional kepada siswa bahkan sebelum mereka resmi memegang lencana.
File 3: Siklus “Balik Modal” dan Gerilya Oknum Rekrutmen
Secara institusional. Polri selalu mengampayekan rekrukmen yang bersih dan gratis (BETAH). Namun, di zona abu-abu, praktik ilegal para oknum “calo” masih terus bergrilya, ini bukan tentang sistem resmi, melainkan tindakan kriminal oknum yang merusak tatanan.
Jika seorang pemuda terjebak pusaran transaksional ilegal ini-hingga keluarganya harus berhutang ratusan juta rupiah- ia akan masuk ke gerbang pendidikan dengan pola pikir seorang “investor“. Di dalam barak mentalitas ini bertemu dengan kultur instruktur hasil demosi. Begitu lulus, insting pertama yang muncul bukanlah pengabdian, melainkan tekanan finansial untuk Balik Modal. Inilah akar nengapa oknum baru jauh lebih rentan “memelihara” pelanggaran hukum demi menutup lubang masa lalu.
File 4: Revisi UU Polri, Karpet Merah Menuju Police State
Di tengah carut-marutnya “pabrik” manusia ini, draf Revisi UU Kepolisian yang sedang digodog justru menghkawatirkan. Alih-alih merombak total sistem pengawasan dan pendidikan, revisi tersebut tampak lebih fokus perluasan kewenangan: penyadapan hingga pengawasan ruang siber.
Memberikan kewenangan absolut kepada institusi yang sistem pendidikannya masih dihuni oknum bermasalah adalah resep sempurna untuk menciptakan negara tiran (Police State) di bawah payung hukum.
KESIMPULAN: Memutus Mata Rantai Virus
Lamdiklat seharusnya menjadi “Etalase Kehormatan” yang diisi oleh perwira-perwira terbaik, paling cerdas dan paling bersih rekam jejaknya. Alokasi anggaran untuk mencetak manusia harus jauh lebih rasional dari sekedar 0,86% .
Amputasi terhadap parasit institusi-para calo, pemeras, dan pelanggar etik-harus dilakukan dengan pemecatan tegas! (PTDH), bukan dengan membuang mereka ke ruang kelas. Reformasi sejati harus dimulai dengan mensterilkan hulunya, atau kita akan selamanya tenggelam dalam limbah di hilirnya.[]
Oleh: Lhynaa Marlinaa
#ReformasiPolri
#KritikInstitusi
#Lemdiklat
#AnggaranPolri
#PendidikanPolri
#LawanKeadilan
#PenaYangMenolakPatah
