Tegarnews.co.id – Jakarta, 9 April 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas gizi anak-anak di Indonesia kini menuai sorotan tajam.
Di tengah klaim anggaran fantastis hingga ratusan triliun rupiah, publik justru dikejutkan dengan fakta bahwa alokasi langsung untuk makanan hanya sebesar Rp242,8 miliar-jauh dari ekspektasi.
Data rincian belanja menunjukkan ketimpangan yang mencolok.
Anggaran terbesar justru mengalir ke sektor non-makanan, seperti kendaraan Rp1,39 triliun, SPPG Rp1,26 triliun, serta perangkat lunak dan komputer Rp830,1 miliar.
Sementara itu, kebutuhan paling mendasar dalam program ini ” yakni makanan bergizi—berada di posisi jauh lebih rendah.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius: bagaimana mungkin program yang mengusung nama “makan bergizi” justru menempatkan anggaran makanan sebagai prioritas sekunder? Di lapangan, keluhan masyarakat mulai bermunculan.
Kualitas makanan yang dibagikan dinilai tidak sesuai harapan, bahkan dalam beberapa kasus disebut tidak layak konsumsi. Kritik ini bukan sekadar suara sumbang, melainkan alarm keras bahwa ada yang tidak beres dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Lebih jauh, publik mulai mencium potensi persoalan klasik: ketidaktepatan alokasi anggaran hingga dugaan praktik yang mengarah pada pemborosan atau bahkan korupsi berjamaah.
Ketika dana besar tidak berbanding lurus dengan hasil nyata, kecurigaan menjadi hal yang sulit dihindari.
Padahal, sumber anggaran program ini berasal dari pajak rakyat.
Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan seharusnya kembali dalam bentuk manfaat nyata ” bukan sekadar angka di atas kertas atau proyek yang minim dampak.
Dukungan terhadap program pemerintah tetap ada. Namun dukungan itu bukan tanpa syarat.
Rakyat kini menuntut evaluasi menyeluruh ” bukan hanya di atas meja, tetapi hingga ke implementasi di lapangan.
Presiden dan pemangku kebijakan diharapkan turun tangan lebih tegas.
Program MBG harus kembali ke tujuan awalnya: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak, bukan sekadar menjadi ladang proyek yang kehilangan arah.
Jika tidak segera dibenahi, program yang seharusnya menjadi harapan justru berisiko menjadi beban ” bagi keuangan negara, dan lebih tragis lagi, bagi masa depan generasi bangsa.[]
Oleh: Fidiel CK
