Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi-Proyek Penataan Sarana Olahraga (SOR) di SDN Sukajadi 01, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp98.448.000,00, kini menjadi sorotan. Sejumlah kejanggalan teknis ditemukan di lapangan, memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan pelaksanaan proyek tersebut. (Jumat, 9 Mei 2025)
Dalam pantauan awak media, konsultan pengawas proyek terlihat kebingungan saat diminta menjelaskan ukuran pasti area pekerjaan.
“Untuk luasnya, ya segini aja bang. Udah pas. RAB-nya ada di kantor, saya lupa ukurannya. Soal semen floor hardener, insya Allah pakai, bang,” ujarnya santai tanpa menunjukkan bukti penggunaan material, Jumat dini hari pukul 02.16 WIB.
Keresahan semakin menguat ketika konsultan menjawab dengan ketidakpastian mengenai penggunaan floor hardener—material penting yang menentukan kekuatan dan ketahanan lantai lapangan.
“Insya Allah ada, bang. Nanti kalau sudah emel-emel, atau agak kering, baru digosok,” katanya singkat, dengan nada tidak meyakinkan.
Penjaga sekolah yang ditemui di lokasi juga mengungkapkan bahwa beton yang digunakan hanya berasal dari dua truk molen.
“Cor betonnya cuma dua mobil, bang. Soal floor hardener, saya nggak lihat ada tukang yang bawa,” ungkapnya.
Sementara itu, para pekerja di lapangan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya penggunaan floor hardener.
“Iya bang, nggak ada semen floor hardener. Kita cuma pekerja, nggak tahu soal bahan bangunan begituan,” ucap salah seorang pekerja.
Saat ditanya mengenai kehadiran pengawas dari dinas terkait, konsultan hanya menjawab,
“Ada tadi, bang, katanya pengawasnya sempat datang. Tapi sekarang udah pulang.”
Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan teknis langsung di lapangan. Tidak adanya kepastian volume material, dugaan tidak digunakannya floor hardener, serta respons konsultan yang tidak mampu menjelaskan spesifikasi teknis, membuat proyek ini patut dipertanyakan.
Dengan nilai hampir Rp100 juta, masyarakat layak mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai spesifikasi dan transparansi penuh dalam pelaksanaannya.
Publik kini menanti tindakan tegas dari instansi terkait, agar dugaan ketidaksesuaian ini tidak berujung pada pemborosan anggaran dan menurunnya kualitas infrastruktur pendidikan.
