Breaking News
light_mode
Beranda » Info Korupsi » Kejagung Periksa 28 Saksi Termasuk Mantan Stafsus Nadiem Terkait Kasus Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

Kejagung Periksa 28 Saksi Termasuk Mantan Stafsus Nadiem Terkait Kasus Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month Kam, 29 Mei 2025
  • visibility 77

Tegarnews.co.id-Jakarta|
Kejaksaan Agung Republik Indonesia(Kejagung RI) dalam keterangan pers, menyatakan akan terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berlangsung selama periode 2019 s/d 2022.

Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 28 orang saksi telah diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Sebagaimana yang disampaikan dan dikonfirmasi langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Rabu (28/5-2025).

Adapun dua dari saksi yang telah diperiksa, adalah; FH dan JT yang diketahui pernah menjabat sebagai staf khusus dari mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Keduanya diperiksa, karena diduga memiliki keterlibatan dalam proses pengadaan Chromebook.

“Beberapa barang bukti juga telah kami sita,” ujar Harli.

Meski status keduanya masih sebagai saksi, penyidik mendalami dugaan peran aktif mereka dalam penyusunan kebijakan teknis yang menjadi landasan pengadaan perangkat tersebut.

Kajian Teknis Diduga Dimanipulasi

Dalam proses penyidikan, Jampidsus menemukan indikasi adanya permufakatan jahat untuk mengarahkan tim teknis agar menyusun kajian pengadaan yang mengarah pada penggunaan sistem operasi Chrome OS.

Padahal, pada tahun 2019, telah dilakukan uji coba terhadap 1000 unit Chromebook oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Kemendikbudristek.

“Hasil uji coba itu menunjukkan penggunaan Chromebook tidak efektif. Tim teknis sempat merekomendasikan untuk menggunakan perangkat berbasis Windows, namun rekomendasi tersebut kemudian diganti,” papar Harli.

Perubahan kajian ini, diduga menjadi bagian dari skenario untuk memuluskan pengadaan perangkat tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pengadaan Habiskan Hampir Rp10 Triliun

Kasus ini makin menyita perhatian publik, karena melibatkan anggaran dalam jumlah besar. Kapuspenkum Kejagung mengungkapkan bahwa total dana yang dihabiskan untuk proyek pengadaan Chromebook mencapai Rp9,982 triliun.

Rinciannya, sekitar Rp3,582 triliun bersumber dari Dana Satuan Pendidikan (DSP), sementara sisanya sekitar Rp6,399 triliun bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hingga saat ini, investigasi masih terus dilakukan, guna mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses anggaran ini digelontorkan. Penyidik Jampidsus saat ini tengah fokus, mengumpulkan bukti tambahan dan menggali peran para pihak dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan proyek.

Tentunya perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini, akan menjadi perhatian publik, mengingat besarnya dana yang digunakan dan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

#Bravo Kejagung Rl

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Misteri Dana Miliaran di Dinas Pendidikan Kuningan: Kemana Larinya? Warga Desak Audit Dan Usut Tuntas

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Tim/Red
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Kabupaten Kuningan (GMOCT)| kembali dihebohkan oleh dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan. Miliaran rupiah dari beberapa pos anggaran hingga kini belum jelas peruntukannya, memicu keresahan dan pertanyaan besar dari masyarakat: kemana uang rakyat tersebut? Informasi ini diperoleh GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari media online KabarSBI yang tergabung dalam GMOCT. Salah satu temuan […]

  • Program Sekolah Swasta Gratis Di Jakarta Dimulai, Pemprov DKI Masih Susun Payung Hukum

    • calendar_month Sel, 15 Jul 2025
    • account_circle Syarif H
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id–Jakarta| Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menyusun payung hukum untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta. Pasalnya, saat ini uji coba program unggulan Pemprov DKI Jakarta telah berjalan di 40 sekolah swasta dengan total sebanyak 4.932 siswa. Diketahui, uji coba tersebut masih belum memiliki payung hukum, namun Pemprov tetap menjalankan dengan perjanjian kerjasama antar […]

  • “Police Goes To School” Beri Himbauan Kepada Siswa-Siswi Sekecamatan Tenjolaya, Untuk Pencegahan Aksi Tauran Dan Jauhi Narkoba

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Bogor| Giat BhabinKamtibmas Desa Gunung Malang, Polsek Ciampea, Polres Bogor Polda Jabar. Bripka M. Rochim. M hadir di Aula kantor Kecamatan Tenjolaya melaksanakan pembinaan pelajar tingkat SMA se kecamatan Tenjolaya (03/06) Dalam kegiatan ini pula, Bhabinikamtibmas Desa Gunung Malang melaksanakan himbauan tentang surat edaran Gubernur Jawa Barat penerapan jam malam tentang peserta didik. Dengan adanya […]

  • Sengketa Situ Ranca Gede, Penerus Banten Nilai Putusan PT TUN Sarat Kejanggalan

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Serang, 25 September 2025| Penerus Banten menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang tengah menempuh kasasi ke Mahkamah Agung terkait sengketa aset Situ Ranca Gede, Kabupaten Serang. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta melalui putusan Nomor 148/B/2025/PT.TUN.JKT mengabulkan gugatan PT Modern Industrial Estate dan memerintahkan Pemprov Banten menghapus status Situ […]

  • Percepat Perizinan Berusaha, Menteri Nusron Usulkan Akselerasi Digitalisasi 300 RDTR di 2026

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 23 September 2025| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, mengusulkan akselerasi digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tahun 2026 sebanyak 300 RDTR. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat perizinan berusaha serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Misal (300 RDTR, red) […]

  • Cooling Sistem, Koordinasi Kepala Desa Purwasari Terkait Ketahanan Pangan Ajak Jaga Kondusifitas

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Bogor, 29 Juli 2025| Kapolsek Dramaga Polres Bogor, IPTU Desi Triana., S.H.,M.H didampingi PS.Kanit Intelkam Polsek Dramaga melaksanakan silahturahmi kegiatan cooling sistem silahturahmi serta koordinasi komunikasi Kepala Desa Purwosari Terkait Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Asta Cita Presiden RI Dan Wakil Presiden RI, Penanaman Jagung Seluas 1 Hektar Lahan Serentak Wilayah Kecamatan Dramaga Di Kabupaten Bogor. […]

expand_less