Tegarnews.co.id-Bogor Raya 13 November 2025| Liga Mahasiswa Indonesia Timur (LIMIT) Bogor Raya menumpahkan kemarahannya atas langkah Polda Metro Jaya yang menangkap sejumlah aktivis pada aksi demonstrasi awal September 2025. Menurut mereka, tindakan itu adalah tanda nyata demokrasi di Indonesia sedang sekarat dan kebebasan berekspresi kini tinggal slogan kosong.
“Penangkapan terhadap para aktivis adalah bukti bahwa aparat telah menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Suara rakyat dibungkam, demokrasi dilukai,” tegas Jambo Nada, Sekretaris Jenderal LIMIT Bogor Raya, dalam pernyataan sikapnya yang diterima redaksi, Kamis (13/11/2025).
Jambo menilai tindakan represif aparat tidak hanya melanggar rasa keadilan, tetapi juga menginjak konstitusi negara.
“Ini bukan soal perbedaan pendapat, ini soal keberanian melawan ketidakadilan. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 jelas menjamin hak rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi hari ini, hak itu diborgol atas nama kekuasaan,” ujarnya dengan nada tajam.
LIMIT menegaskan, mahasiswa turun ke jalan bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk membela kebenaran yang kian dibungkam. Mereka menyebut langkah aparat dan pemerintah sebagai “drama busuk” yang menandakan matinya nalar demokrasi di negeri ini.
Tak hanya itu, LIMIT juga menyoroti keputusan pemerintah yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, sosok yang dianggap memiliki rekam jejak kelam dalam sejarah pelanggaran HAM.
“Bagaimana mungkin pelanggar HAM bisa dijadikan pahlawan nasional? Ini bukan penghormatan, tapi penghinaan terhadap nurani bangsa,” kecam Jambo Nada.
Menurutnya, langkah pemerintah dan Kementerian Kebudayaan dalam memberikan gelar tersebut adalah tindakan tak bermoral, politis, dan anti-reformasi.
“Keputusan itu menampar wajah bangsa. Mereka yang pernah menindas rakyat kini malah dimuliakan,” ujarnya geram. LIMIT Bogor Raya menyampaikan lima tuntutan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:
1. Copot Kapolda Metro Jaya yang bertindak sewenang-wenang terhadap aktivis dan mahasiswa.
2. Bebaskan seluruh aktivis yang ditangkap pada aksi demonstrasi awal September 2025.
3. Batalkan dan evaluasi ulang keputusan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
4. Tolak keras pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional karena mencederai sejarah bangsa.
5. Evaluasi total Kementerian Kebudayaan atas keterlibatannya dalam keputusan penuh kontroversi tersebut.
“Ketika hukum tajam ke rakyat kecil dan tumpul pada kekuasaan, maka mahasiswa tak punya pilihan selain melawan. Kami akan terus bersuara sampai demokrasi kembali berpihak pada rakyat, bukan pada penguasa,” tutup Jambo Nada dengan tegas.[]
