Tegarnwws.co.id-Kota Bogor, 28 November 2025| Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) kembali menggelar aksi tegas di depan Balai Kota Bogor untuk menyoroti carut-marut pengelolaan Pasar TU dan kinerja PD Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ). Mereka menilai penataan pasar semakin memburuk dan membutuhkan langkah korektif segera dari Pemerintah Kota Bogor.
Dalam aksi tersebut, JANGKAR tidak hanya menuntut evaluasi terhadap Kepala Unit (Kanit) Pasar TU. Mereka juga menyoroti pengangkatan seorang karyawan yang dinilai bermasalah dan disebut-sebut memiliki rekam jejak kasus hukum di masa lalu, termasuk dugaan pernah terlibat perkara korupsi.
“Informasi ini beredar kuat di kalangan pedagang dan masyarakat. Jika benar ada pegawai dengan rekam jejak kasus korupsi dilibatkan dalam manajemen pasar, maka itu preseden buruk. Kami meminta PDPPJ dan Pemkot Bogor memberikan klarifikasi terbuka,” ujar perwakilan JANGKAR.
Penataan Buruk, Pengawasan Lemah
Menurut JANGKAR, kondisi Pasar TU tak kunjung membaik. Lapak liar tumbuh tanpa kendali, penataan kios tidak berjalan, dan laporan pedagang tidak mendapatkan tindak lanjut memadai.
“Pasar TU seperti dibiarkan berjalan sendiri. Ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari unit hingga direksi,” tegas JANGKAR.
Sejumlah pedagang yang ditemui juga menyampaikan hal senada. Mereka merasa kondisi semakin tidak menentu akibat tidak adanya kepastian penertiban.
“Kalau kami lapor, jawabannya selalu nanti. Tapi sampai sekarang tidak ada perbaikan,” kata seorang pedagang sayur.
Wali Kota Diminta Tidak Bungkam
JANGKAR kembali menyoroti sikap Pemerintah Kota Bogor yang dinilai tidak responsif terhadap berbagai laporan terkait kondisi pasar.
“Masyarakat bertanya-tanya, mengapa Wali Kota belum bersikap tegas? Jangan sampai publik beranggapan bahwa pemerintah mengetahui persoalan ini, tetapi memilih bungkam,” ujarnya.
Mereka menegaskan bahwa keterlambatan mengambil keputusan akan berdampak langsung pada pedagang kecil dan stabilitas layanan publik di pasar.
PDPPJ Diminta Klarifikasi Soal Pegawai Bermasalah
Selain menuntut evaluasi Kanit Pasar TU, JANGKAR mendesak PDPPJ untuk memberikan penjelasan resmi mengenai isu pegawai bermasalah yang muncul di lapangan.
“Transparansi sangat penting. Masyarakat perlu tahu apakah proses rekrutmen dan penempatan pegawai sudah sesuai standar integritas. Jangan sampai ada praktik yang berpotensi merusak kepercayaan publik,” tegas JANGKAR.
Seruan Pembenahan Menyeluruh
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Bogor maupun PDPPJ belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut. JANGKAR menyatakan akan terus mengawal isu ini dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap persoalan pasar.
“Pasar TU adalah nadi ekonomi rakyat. Pemerintah harus turun tangan, bukan hanya menonton dari kejauhan. Pembenahan harus dilakukan dari unit hingga direksi,” tutup JANGKAR.[]
