Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Info Daerah » Lonjakan Harta Wabup Bogor Tembus Rp 62 Miliar, Naik 1.200 % Menurut LHKPN “Forcemi Desak Audit Menyeluruh”

Lonjakan Harta Wabup Bogor Tembus Rp 62 Miliar, Naik 1.200 % Menurut LHKPN “Forcemi Desak Audit Menyeluruh”

  • account_circle AG
  • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
  • visibility 93
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id, Kabupaten Bogor, 2 Februari 2026| Lonjakan harta kekayaan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menjadi sorotan publik setelah data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan peningkatan drastis hingga sekitar 1.200 persen dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

Berdasarkan laporan periodik dan khusus 2016–2024, total kekayaan orang nomor dua di Kabupaten Bogor tersebut tercatat mencapai Rp62,14 miliar. Angka itu melonjak tajam dibandingkan laporan tahun 2016 sebesar Rp8,77 miliar dan 2018 sebesar Rp4,78 miliar.

Dalam rincian LHKPN, kekayaan tersebut didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp45,93 miliar, kendaraan dan mesin Rp11,49 miliar, kas dan setara kas Rp4,15 miliar, serta sejumlah harta lainnya.

Kenaikan bernilai puluhan miliar rupiah itu dinilai perlu mendapat perhatian serius. Koordinator Pusat Forum Cendekiawan Muda Indonesia (Forcemi), Ramdhan Agung Giri Nugroho, S.H., menyebut lonjakan tersebut wajar memunculkan pertanyaan publik.

“Angka 1.200 persen bukan kenaikan biasa. Ini perlu audit dan penelusuran menyeluruh agar terang-benderang. Transparansi penting supaya tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” tegasnya.

Forcemi menilai, keterbukaan pejabat publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan langkah resmi untuk menyurati lembaga penegak hukum.

“Kami akan bersurat secara resmi ke KPK maupun kejaksaan untuk meminta audit dan klarifikasi. Ini bukan tuduhan, tapi bentuk kontrol sosial agar semua jelas dan kepercayaan publik tetap terjaga. Pejabat publik harus siap diawasi,” tutup Ramdhan.

Data yang disampaikan merujuk pada laporan resmi LHKPN yang bersifat terbuka untuk publik, dan pihak terkait memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan atas informasi tersebut.[]

  • Author: AG
  • Editor: Redaksi
  • Source: Forcemi

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolres Bogor Bersama Forkopimda dan KNPI Kabuapeten Bogor Hadiri Lomba Mancing HUT Bhayangkara ke-79

    • calendar_month Sab, 28 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 123
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor| Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H. bersama unsur Forkopimda dan KNPI Kabupaten Bogor menghadiri kegiatan Lomba Mancing yang digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan, Sabtu (28/06/2025). Kegiatan yang dilaksanakan di danau gedung kesenian ini diikuti oleh 200 orang peserta masyarakat umum. Selain sebagai ajang silaturahmi, […]

  • 14 Tahun Mengabdi Sia-sia, Pendeta Andreas Kini Terlunta – lunta Mencari Keadilan

    • calendar_month Ming, 19 Apr 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 162
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Jakarta, 19 April 2026 | Kasus yang menimpa Andreas Ginting sejak tahun 2018 kini menjadi sorotan publik. Apa yang awalnya tampak sebagai konflik internal organisasi, kini mencuat sebagai dugaan pola sistematis kriminalisasi, pelanggaran hak ketenagakerjaan, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pimpinan organisasi keagamaan tempatnya mengabdi. Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menegaskan bahwa rangkaian […]

  • Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Dramaga Giat Cooling Sistem Sambang Instansi Desa

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 112
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Polres Bogor – Giat sambang Kamtibmas warga adalah tugas rutin Bhabinkamtibmas yg menjadi tugas kesehariannya, yakni dengan melaksanakan kunjungan kepada masyarakat binaannya untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat. Sabtu (21/06/2025)   Pada kesempatan tersebut Bhabinkamtibmas Desa Babakan Aiptu Yan Ruhyana menyambangi Warganya dan  menyampaikan pesan-pesan kamtibmas utk selalu meningkatkan kewaspadaan serta untuk bersama-sama […]

  • Rapim: Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi

    • calendar_month Kam, 12 Mar 2026
    • account_circle Rls/Darmayanti
    • visibility 47
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Jakarta, 12 Maret  2026 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematangkan persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 Provinsi. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, meminta jajaran untuk memerhatikan penyelarasan data antar Direktorat Jenderal (Ditjen) terkait dalam proses penetapan LSD, sebelum nantinya pembahasan ini dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas […]

  • Seolah Kebal Hukum, Toko Diduga Menjual Obat Keras Ilegal Golongan G di Jasinga Tetap Buka

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 68
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Kabupaten Bogor, 24 Januari 2026| GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama mendapatkan informasi terkait kasus ini dari media online Bentengmerdeka yang tergabung di dalamnya. Sebuah toko diduga menjual obat keras ilegal golongan G di Jasinga tetap buka meskipun telah dilaporkan ke Polsek setempat. Telah diberitakan sebelumnya, sebuah toko diduga menjual obat keras ilegal golongan […]

  • Wilson Lalengke Desak Reformasi Rekrutmen Pemimpin: “Jangan Biarkan Orang Seadanya Masuk Senayan”

    • calendar_month Ming, 31 Agu 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 388
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta,1 September 2025| Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melontarkan kritik keras terhadap sistem politik dan kepemimpinan di Indonesia. Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu menegaskan, bangsa ini membutuhkan perbaikan mendasar dalam sistem seleksi calon pemimpin agar kursi parlemen maupun eksekutif tidak diisi […]

expand_less