Tegarnews.co.id-Jakarta, 30 Januari 2026| Negeri ini tidak sekadar lelah, Ia hampir ambruk. Rupiah terkapar, harga melonjak, perut rakyat kosong, dan kepercayaan publik hancur lebih dulu daripada gedung- gedung yang terbakar.
Di jalanan, suara marah beradu dengan suara lapar. Di istana, kekuasaan yang 32 tahun berdiri akhirnya goyah.
Tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti. Dan di titik paling genting itulah, tongkat estafet jatuh ke tangan seorang yang bahkan tak pernah bermimpi memimpin di tengah kekacauan seperti ini: Bacharuddin Jusuf Habibie.
Banyak yang mencibir.
Banyak yang nyinyir. “Boneka Orde Baru,” kata mereka. “Presiden kecelakaan,” sindir yang lain. Mulut tajam, tapi lupa satu hal: negeri ini sedang butuh dokter, bukan komentator.
Habibie tidak datang membawa janji manis. Ia datang membawa angka, rumus, dan kerja tanpa sorak.
Saat ia dilantik, rupiah nyaris tak bernyawa, pernah menyentuh kisaran Rp16.000 per dolar AS. Perbankan rapuh, utang menumpuk, dan investor lari seperti dikejar api.
Langkah pertamanya bukan pencitraan. Ia menertibkan perbankan, menutup bank bermasalah, dan membentuk BPPN untuk menyelamatkan sistem keuangan.
Ia memisahkan Bank Indonesia dari kekuasaan politik, memberi ruang agar kebijakan moneter tidak lagi ditarik-tarik kepentingan. Ia bernegosiasi keras dengan IMF, tidak menelan mentah-mentah, tapi juga tidak membakar jembatan.
Perlahan, “iya, perlahan, bukan sulap, kepercayaan mulai kembali. Rupiah menguat, inflasi ditekan, dan roda ekonomi yang macet mulai berputar. Di beberapa periode, nilai tukar bahkan sempat menyentuh kisaran Rp6.500–Rp7.000, sebuah sinyal bahwa negeri ini belum mati, hanya terluka.
Tapi Habibie tidak berhenti di urusan perut. Ia tahu, bangsa ini bukan hanya lapar nasi—tapi juga lapar keadilan dan suara.
Keran demokrasi yang lama disumbat, ia buka. Pers dibebaskan.Tahanan politik dilepaskan. Partai politik bermunculan, dan Pemilu 1999 disiapkan—pemilu paling bebas sejak 1955. Ia bahkan mengambil keputusan berat soal referendum Timor Timur, langkah yang sampai hari ini masih diperdebatkan, tapi lahir dari prinsip: Hak menentukan nasib sendiri.”
Namun politik, seperti biasa, tidak pernah pandai berterima kasih. Di Sidang Umum MPR Oktober 1999, pidato pertanggungjawabannya ditolak. Isu Bank Bali, tekanan elite, dan dendam masa lalu bercampur jadi satu.
Keringatnya tidak dihitung.
Hasil kerjanya dipotong- potong. Ia tidak lagi diinginkan.
Di titik itu, Habibie sebenarnya punya pilihan. Ia bisa melawan. Ia bisa mengerahkan dukungan. Ia bisa memanaskan jalanan. Tapi tidak. Ia memilih mundur dengan kepala tegak.
“Saya tidak mau bangsa ini terpecah hanya karena jabatan,” kurang lebih begitu sikapnya. Pedas? Iya.
Tapi kelasnya di situ.
Ia pergi dari istana bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai negarawan yang tahu kapan harus berhenti. Ia menyerahkan Indonesia yang sudah mulai stabil kepada mereka yang bahkan belum tentu mampu menjaganya.
Hari ini, sejarah mulai jujur. Bahwa 1 tahun 5 bulan kepemimpinannya bukan sekadar masa singgah, melainkan fondasi penting agar republik ini tidak benar-benar runtuh.
Habibie mengajarkan satu hal pahit tapi benar:
“Yang bekerja diam-diam sering kalah oleh yang pandai bicara. Tapi waktu selalu berpihak pada kebenaran.”
Terima kasih, Eyang Habibie.
Maaf, bangsa ini sering lebih cepat mencibir daripada memahami.
Engkau boleh ditolak politik,
tapi tidak pernah ditolak sejarah.[☆]
#arsip peristiwa
#catatan sejarah nasional
#BJHabibie
#SejarahIndonesia
#Reformasi1998
#KrisisMoneter
#Negarawan
#TokohBangsa
#BelajarSejarah
#IndonesiaBangkit
#JejakSejarah
