Breaking News
light_mode
Beranda » Info Korupsi » KPK Dalami Dugaan Mantan Menaker Ida Fauziyah Terima Uang Pemerasan K3

KPK Dalami Dugaan Mantan Menaker Ida Fauziyah Terima Uang Pemerasan K3

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • comment 0 komentar

Tegarnews.co.id-Jakarta, 10 Februari 2026| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menelaah keterangan saksi dalam persidangan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Analisis ini termasuk dugaan mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ikut menerima uang dari pemerasan tersebut.

“Setiap fakta-fakta yang muncul di persidangan oleh JPU (jaksa penuntut umum) KPK akan dilakukan analisis dan konfirmasi juga ya, apakah saksi-saksi itu menyampaikan keterangan yang memang bulat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, (7/2).

Budi menambahkan, KPK bisa melakukan konfirmasi ulang dengan memeriksa saksi lain selama proses penyidikan.

“Tentu itu semuanya terbuka kemungkinan ya karena memang perkaranya masih bergulir, dan tidak menutup kemungkinan untuk kemudian masih terus akan dikembangkan,” katanya.

Kasus ini mencuat saat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Biro Umum Kemenaker, Dayoena Ivon Muriono, dalam persidangan menyebut adanya aliran uang Rp50 juta yang ditujukan kepada Ida Fauziyah. Uang itu, menurut Ivon, dititipkan oleh terdakwa Hery Sutanto kepadanya untuk diserahkan ke mantan menteri.

“Pak Hery meminta saya untuk menyampaikan kepada Bu Dirjen, dan nantinya ditujukan kepada Ibu Menteri. Saat itu Ibu Ida Fauziyah,” kata Ivon saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jum’at.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 22 Agustus 2025. KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersama sepuluh orang lain sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker, pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus tersebut.

Mereka adalah mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS), mantan Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Chairul Fadhly Harahap (CFH), serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang (HR).

  • Penulis: Rls/Red
  • Editor: Redaksi
  • Sumber: Egi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Unit K-9 SAR Baharkam Polri Diterjunkan ke Polda Nangroe Aceh Darussalam

    • calendar_month Kam, 4 Des 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Medan, 5 Desember 2025| Direktorat Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri telah menerjunkan satu unit anjing pelacak (K-9) untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di wilayah hukum Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Unit elite K-9 SAR ini dikirimkan untuk memperkuat potensi pencarian dan penyelamatan yang mungkin dibutuhkan di wilayah tersebut. Tim yang […]

  • Kantor Desa Kota Batu Peringati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

    • calendar_month Jum, 19 Sep 2025
    • account_circle Asep
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Tegarnrws.co.id-Bogor Raya, 19 September 2025| Gelar acara memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang di laksanakan di kantor Desa Kota Batu, berjalan lancar aman dan kondusif, (18/9). Dengan mengusung tema, “Dengan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Kita Tingkatkan Iman dan Takwa, Berdaulat Adil dan Makmur” Acara di hadiri oleh Tripika Kecamatan Ciomas beserta staf dan […]

  • Capaian Satgas PKH: Penyerahkan Kembali Kawasan Hutan Tahap V, “Total Luas 893 002 383 Hektare”

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 25 Desember 2025| Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025. Dua laporan utama pada kesempatan tersebut, meliputi: 1. Penguasaan kembali kawasan hutan dengan total […]

  • JAM Intelijen Dorong Pengawasan Perizinan Daerah Lewat Sosialisasi Nota Kesepahaman

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle Tim-Red
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Jakarta Rabu 7 Mai 2025| Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Prof. Reda Manthovani menggelar sosialisasi secara virtual terkait tindak lanjut Nota Kesepahaman kerja sama pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah, Selasa (6/5/2025). Acara ini melibatkan pemerintah daerah serta aparat penegak Hukum melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi kerja sama antara Kejaksaan Agung, […]

  • Sinergritas TNI & Polri Desa Lumpang Polsek Parungpanjang, Sambang Warga Beri Himbauan

    • calendar_month Rab, 16 Jul 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Bogor| Bhabinkamtibmas Desa Lumpang Polsek Parungpanjang Polres Bogor Aipda Sandri Heri.N dan Babinsa Serma Ryan octarianto melaksanakan kegiatan sambang warga Kp. Cijapar RT 004/004 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kab. Bogor Wilayah Hukum Polsek Parungpanjang Polres Bogor Polda Jabar, (16/7). Kapolres Bogor AKBP RIO WAHYU ANGGORO, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Parungpanjang Polres Bogor Kompol Dr.Suharto,S.H., […]

  • “Dugaan Penyelewengan Dana Disdikbud Kuningan: Klarifikasi Kadisdik Kuningan Berujung Kontroversi”

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Tim/Red
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Kuningan, Jawa Barat| Dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 2,4 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan terus menjadi sorotan publik. Klarifikasi yang disampaikan Disdikbud melalui dua media online, ] dan [https://www.radarnusantara.com/2025/06/klarifikasi-disdikbud-dugaan.html , justru memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi pengelolaan anggaran. Awalnya, pemberitaan mengenai dugaan penyelewengan ini muncul di media […]

expand_less