Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi, 21 Juli 2026] Penanganan sebuah perkara yang tengah diproses di Polres Metro Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan. Kuasa Hukum Layla Rizki menyampaikan kritik terhadap lambannya proses penyelidikan yang dinilai belum memberikan kepastian hukum kepada kliennya, meski laporan resmi telah diajukan hampir dua bulan lalu.
Menurutnya, hingga kini perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan (lidik) tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Kondisi itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan perkara sekaligus memunculkan kekhawatiran akan berlarut-larutnya proses hukum.
“Kami mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam penanganan perkara ini. Hampir dua bulan sejak laporan kami sampaikan, namun sampai hari ini statusnya masih pada tahap penyelidikan. Tentu masyarakat berhak mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga prosesnya berjalan begitu lama,” ujar Kuasa Hukum Layla Rizki kepada wartawan, Senin (21/7/2026).
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan tanpa alasan. Sebagai pihak pelapor, kata dia, kliennya berhak memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara sebagaimana prinsip pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, lambannya proses penyelidikan berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang memadai dari aparat penegak hukum.
“Yang kami harapkan sebenarnya sederhana, yakni adanya keterbukaan mengenai perkembangan perkara. Jika memang terdapat kendala teknis ataupun kendala hukum, tentu akan lebih baik apabila dijelaskan secara terbuka sehingga tidak memunculkan berbagai asumsi di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa minimnya perkembangan perkara memunculkan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab oleh penyidik maupun pimpinan Polres Metro Kabupaten Bekasi.
“Apakah karena terduga pelaku merupakan seorang pejabat yang memiliki pengaruh? Apakah ada faktor lain yang menghambat proses penyelidikan? Atau adakah keterlibatan pihak tertentu sehingga penanganannya tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul semata-mata karena belum adanya perkembangan yang kami terima. Kami berharap seluruh proses dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Selain menyoroti lambannya proses penyelidikan, kuasa hukum juga mempertanyakan pembatalan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh penyidik.
Berdasarkan informasi yang diterima pihak pelapor, agenda pemeriksaan tersebut dibatalkan karena penyidik yang menangani perkara sedang dalam kondisi sakit.
Kuasa hukum menyatakan menghormati kondisi kesehatan penyidik. Namun demikian, menurutnya, keadaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan terhambatnya pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami tentu mendoakan agar penyidik yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah di Unit Resmob tidak terdapat penyidik lain yang dapat mengambil alih sementara agar proses pemeriksaan tetap berjalan? Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat bergantung pada satu orang penyidik saja,” ujarnya.
Menurutnya, institusi kepolisian merupakan organisasi yang memiliki sistem kerja dan pembagian tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat seharusnya tetap dapat berjalan meskipun terdapat personel yang berhalangan.
“Institusi sebesar Polres Metro Kabupaten Bekasi tentu memiliki mekanisme untuk memastikan pelayanan tetap berlangsung. Oleh karena itu, kami berharap tidak terjadi penundaan yang berulang sehingga pencari keadilan tidak merasa diabaikan,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, Kuasa Hukum Layla Rizki meminta Pelaksana Harian (PLH) Kapolres Metro Kabupaten Bekasi memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara dimaksud.
Ia berharap pimpinan kepolisian melakukan evaluasi terhadap kinerja penyidik apabila memang ditemukan adanya hambatan yang menyebabkan proses penanganan perkara berjalan lambat.
“Kami meminta PLH Kapolres Metro Kabupaten Bekasi memberikan atensi terhadap perkara ini. Apabila diperlukan, lakukan evaluasi terhadap penyidik yang menangani perkara dan tunjuk penyidik lain yang mampu bekerja secara profesional, objektif, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa penegakan hukum berjalan berbeda ketika pihak yang dilaporkan memiliki jabatan ataupun kekuasaan,” ungkapnya.
Meski menyampaikan kritik, kuasa hukum menegaskan bahwa pihaknya tetap menaruh kepercayaan terhadap institusi Polri sebagai aparat penegak hukum.
Ia berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
“Kami tidak sedang menyerang institusi Polri. Kami justru berharap Polri terus menjaga komitmennya sebagai institusi yang profesional, modern, transparan, dan terpercaya. Apa yang kami sampaikan merupakan bentuk kepedulian agar masyarakat benar-benar memperoleh kepastian hukum tanpa harus menunggu terlalu lama,” katanya.
Ia menambahkan, kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara yang mencari keadilan. Oleh sebab itu, setiap laporan masyarakat diharapkan dapat diproses secara cepat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Polres Metro Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Layla Rizki maupun perkembangan terbaru atas penanganan perkara tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polres Metro Kabupaten Bekasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
