Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Mantan Anggota DPRD Kuningan Inisial HK dan Tiga Rekannya Dikabarkan Ditangkap di Bandung
- account_circle Rls/Red
- calendar_month Sab, 29 Nov 2025
- visibility 261
- comment 0 comment
Tegarnews.co.id-Kuningan, 29 November 2025| Agung Sulistio, pimpinan redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (Kabarsbi com) sekaligus Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), menerima laporan awal terkait dugaan penangkapan seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan berinisial HK. HK adalah mantan legislator periode 2014–2019 yang hingga kini masih menjabat sebagai Ketua PAC PDI-P Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan.
Informasi sementara yang diterima redaksi menyebutkan bahwa H.K. bersama tiga orang rekannya diduga ditangkap oleh tim Unit Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Penindakan tersebut dikabarkan terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 01.00 WIB di wilayah Bandung dalam sebuah operasi terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai identitas para terduga lainnya maupun barang bukti yang diamankan.
Agung Sulistio menegaskan bahwa laporan ini masih termasuk informasi awal sehingga memerlukan klarifikasi resmi dari aparat penegak hukum. Ia mengingatkan bahwa publikasi mengenai dugaan tindak pidana harus tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Dugaan penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 dan 127 terkait kepemilikan serta penyalahgunaan narkotika. Meski begitu, penegakan hukum harus melalui proses penyidikan, pemeriksaan, dan pembuktian secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, Agung Sulistio menekankan bahwa Kabarsbi com dan GMOCT tetap memprioritaskan akurasi, keberimbangan, dan verifikasi data sebagaimana amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999, khususnya Pasal 5 ayat (1)–(2) yang mengatur kewajiban pers memberikan informasi akurat serta menyediakan ruang hak jawab bagi pihak terkait. Pihaknya akan segera meminta konfirmasi resmi kepada Polda Jawa Barat, unsur struktural PDI-P, serta pihak keluarga atau kuasa hukum H.K.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai status hukum HK dan tiga orang rekannya. Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia akan menyampaikan pembaruan setelah menerima informasi yang valid dari pihak berwenang demi menjaga integritas pemberitaan dan sesuai kaidah etika jurnalistik.
- Author: Rls/Red
- Editor: Redaksi
- Source: SBI
At the moment there is no comment