Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Jokowi Mengaku Tidak Ikut Tanda Tangani UU KPK 2019 Lalu, Dibantai Partai-Partai

Jokowi Mengaku Tidak Ikut Tanda Tangani UU KPK 2019 Lalu, Dibantai Partai-Partai

  • account_circle Rls/Kendil
  • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
  • visibility 53
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id-Jakarta, 20 Februari 2026| Mantan presiden Joko Widodo mengaku bahwa UU KPK yang ditandatangani pada 2019 itu dulu inisiatif DPR. “Jangan keliru ya, inisiatif DPR. Saat itu atas inisiatif DPR, direvisi. Tapi saya enggak tanda tangan,” ujarnya kepada Kompascom 13 Februari 2024. Dan karena itu, Jokowi setuju untuk merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi 2019 lalu.

Sebagai informasi, UU KPK yang baru, yang direvisi di era Jokowi di tahun 2019, dianggap melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Jokowi pun menyatakan setuju jika Undang-Undang KPK direvisi kembali. “Ya, saya setuju,” tegas Jokowi.

Terkait pernyataan itu, politikus Golkar, Sarmuji, sontak membantah bahwa revisi UU KPK 2019 itu inisiatif DPR semata. Dia menekankan, saat itu, pembahasan revisi terhadap UU KPK lama dilakukan oleh DPR dan pemerintah, bukan hanya DPR saja.

Sementara politikus PKB, Abdullah, mengatakan, pernyataan Jokowi yang merasa dirinya tak berperan dalam revisi UU KPK keliru. Pasalnya, Jokowi pada saat itu mengirim tim perwakilan pemerintah untuk turut serta membahas perubahan beleid terkait lembaga antirasuah tersebut bersama DPR RI.

Lalu politikus PKS, Nasir Djamil, juga menilai tidak tepat jika Jokowi mengaku tidak pernah mengusulkan perubahan UU KPK. Menurut Nasir, pembahasan sebuah rancangan undang-undang tidak dapat dilanjutkan apabila salah satu pihak, baik eksekutif maupun legislatif, tidak menyetujuinya.

Dan politikus PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, menilai pernyataan Jokowi yang setuju UU KPK direvisi kembali, sebagai upaya untuk cari perhatian dan “cuci tangan” dari polemik pelemahan lembaga antirasuah. Ronny juga menuding sikap tersebut berkaitan dengan kepentingan elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena revisi UU KPK yang melemahkan KPK terjadi pada 2019 ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi.[]

  • Author: Rls/Kendil
  • Editor: Redaksi
  • Source: Hagia Sofia

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sinergitas Bhabinkamtibmas Dan TNI Koramil Parung Wujudkan Kamtibmas Di Desa Binaan

    • calendar_month Ming, 8 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 138
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor| Sebagai wujud nyata sinergitas antara Polri dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Bhabinkamtibmas Polsek Parung Polres Bogor Polda Jabar, Bripka Hariyanto, bersama Babinsa Koramil Parung, Koptu Wahyudin, melaksanakan sambang sekaligus silaturahmi kepada warga Desa binaan, Minggu (08/06/2025). Dalam kegiatan tersebut, Bripka Hariyanto berkoordinasi erat dengan Koptu Wahyudin guna memastikan keamanan wilayah hukum […]

  • PGI Kota Bogor Targetkan Emas Kirim Tiga Atlet ke Porprov Jawa Barat 2026

    • calendar_month Sel, 30 Des 2025
    • account_circle Rls/Redaksi
    • visibility 53
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor Raya, 30 Desember 2025| Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Bogor resmi mengirimkan tiga atlet terbaiknya untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 yang akan digelar di Depok. Ketiga atlet tersebut adalah Syamsudin, Farisyi, dan Nindy Abdiela. Ketiganya dibawah gemblengan Refilianosa Ibrahim yang ditunjuk sebagai pelatih. Ketua PGI Kota Bogor, Untung Kurniadi, […]

  • Merajut Persaudaraan, Membangun Ekonomi: Ketua DPD GMOCT Jateng Dampingi Ketua KSP Makmur Mandiri di Acara Adat Batak Semarang

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Tim/Red
    • visibility 127
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Semarang, 13 Juli 2025| (GMOCT)-Ketua KSP Makmur Mandiri, Drs. Tumbur Naibaho, MM, turut serta dalam acara adat Batak Mangain Boru, Marhata Sinamot dohot Maria Raja di Sopo Godang HKBP Kertanegara, Semarang. Acara adat yang merupakan rangkaian pernikahan Doinus Hilarius Hot Raja Girsang, BA dan Dinda Sri Estu br. Tumanggor, S. Hub. Int. (yang akan dilangsungkan […]

  • Skandal DPMPTSP, KPP Bogor Raya Sebut Pemkot Bogor Sedang Bermain Api dengan Integritas Birokrasi

    • calendar_month Rab, 10 Des 2025
    • account_circle AG
    • visibility 56
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor ,10 Desember 2025| Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menilai bahwa rangkap jabatan antara Asisten dan Kepala DPMPTSP Kota Bogor bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi sin­yal paling telanjang bahwa birokrasi Kota Bogor tengah dikelola secara serampangan dan terpolitisasi. Menurut KPP, praktik ini menggambarkan bagaimana kebijakan publik telah kehilangan arah dan justru dikuasai oleh kepentingan […]

  • Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Dramaga Giat Cooling Sistem Sambang Warga Beri Himbaun Ajak Jaga Kondusifitas Cegah Gangguan Kamtibmas

    • calendar_month Kam, 15 Mei 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 125
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bogor| Giat sambang Kamtibmas Warga adalah tugas rutin Bhabinkamtibmas yg menjadi tugas kesehariannya, yakni dengan melaksanakan kunjungan kepada masyarakat binaannya untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat.Kamis (15/05/2025) Pada kesempatan tersebut Bhabinkamtibmas Polsek Dramaga Polres Bogor Polda Jabar. Aipda Deni Andriana, menyambangi Warganya di Desa Neglasari dan  menyampaikan pesan-pesan kamtibmas utk selalu meningkatkan kewaspadaan serta untuk […]

  • Surya Darmadi Mau Balikin Rp 10 T ke Danantara, Kejagung: Enak Saja, Kita Mendakwa Puluhan Triliun!

    • calendar_month Sel, 21 Okt 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 201
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 21 Oktober 2025| Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal tawaran bos Duta Palma Group, Surya Darmadi yang berniat memberikan aset senilai Rp10 triliun kepada Danantara Indonesia. Aset tersebut berasal dari lahan dan pabrik kelapa sawit milik Duta Palma yang berada di kawasan Kalimantan. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengatakan, bahwa […]

expand_less