Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Menko Polkam : Tahun 2026 Fokus Mensukseskan Program Prioritas Presiden

Menko Polkam : Tahun 2026 Fokus Mensukseskan Program Prioritas Presiden

  • account_circle Rls/M.Ifsudar
  • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
  • visibility 118
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id-Jakarta| Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan menyampaikan akan fokus untuk mensukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di tahun 2026 yang terbukti dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat saat ini.

“Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81.2 persen,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI pada Senin (7/7/2025).

Menko Polkam menjelaskan bahwa hasil survei tersebut terbagi kedalam beberapa aspek seperti sosial budaya, keamanan nasional, penegakan hukum dan lain sebagainya.

“Sosial dan budaya sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, kinerja ekonomi makro 67,4 persen, dan lain sebagainya,” jelas Menko Polkam dihapadan awak media selesai rapat.

Untuk itu, pada rapat di badan anggaran ini Menko Polkam mengajukan anggaran untuk program dan rencana kerja pada tahun 2026 untuk mensukseskan seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Kualitas SDM Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045
“Kami dari Kemenko Polkam membawahi sembilan desk termasuk ada dua satgas khusus dan satuan tugas yang memang sesuai dengan dinamika. Kami juga mengajukan usulan untuk tahun 2026, ini semua masih dalam tahap pembahasan nanti akan diadakan rapat lagi memutuskan pagu anggaran yang disepakati,” ungkapnya.

Menurut Menko Polkam ujung tombak penegakan hukum dan eksekusi program itu banyak berada di bawah Kemenko Polkam seperti desk penyelundupan, judi online, narkoba, kebakaran hutan dan sebagainya. Kemudian setelah dikembangkan mencakup hampir semua kementerian dan lembaga, dan ini perlu pos-pos khusus untuk mendukung hal tersebut.

“Usulan anggaran di Kemenko Polkam merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi,” jelasnya.[]

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakapolri Terima Kunjungan Wakil Kepala Kepolisian Papua Nugini, Perkuat Kerja Sama Bilateral

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Husen
    • visibility 997
    • 0Comment

    Wakapolri Terima Kunjungan Wakil Kepala Kepolisian Papua Nugini, Perkuat Kerja Sama Bilateral   Tegarnews.co.id – Jakarta– Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si., memimpin langsung penerimaan kunjungan kerja Wakil Kepala Kepolisian Papua Nugini, Dr. Philip Mitna, MPA., Ph.D., bersama delegasi di Ruang Perjamuan, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/5). […]

  • Kapolres Bogor Pimpin Anev Ketahanan Pangan Secara Virtual

    • calendar_month Rab, 18 Jun 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 194
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Bogor- Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H. memimpin kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) ketahanan pangan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Rabu (18/6).   Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Bogor serta seluruh Kapolsek jajaran. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan […]

  • Dukung Germas, Walikota Jakarta Timur Membuka Lomba Senam Tera Indonesia, 

    • calendar_month Sab, 9 Agu 2025
    • account_circle Muhamad Dekra
    • visibility 899
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id—Jakarta] 9 Agustus 2025 Walikota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, membuka Lomba Senam Tera Indonesia (STI), di Gedung Serbaguna Blok C, Kantor Walikota Jakarta Timur, Sabtu (9/8/2025) Ratusan peserta dari sembilan kecamatan mengikuti kegiatan lomba yang juga dihadiri Ketua Senam Tera Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris.     Walikota yang menerima piagam penghargaan atas dukungannya […]

  • Tinjau Jalan Lingkungan di Cinangka, Gubernur Andra Soni Pastikan Program PSU Tepat Sasaran

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2026
    • account_circle Syarif Hidayatullah
    • visibility 34
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Banten, 04 Maret 2026 | Gubernur Banten Andra Soni meninjau pembangunan jalan lingkungan di Kampung Kopi Bera, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Senin (2/3/2026). Peninjauan tersebut memastikan program Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berjalan tepat sasaran. “Alhamdulillah, hari ini bersama bupati Serang meninjau jalan lingkungan yang merupakan program […]

  • Ironi Swasembada Pangan: Petani Ciamis Dipersulit Beli Pupuk, Menteri Pertanian Didesak Turun Tangan

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 25
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Ciamis, 15 April 2026 | Suara keras datang dari akar rumput sektor pertanian. Bono Suwarno, seorang anak petani asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi distribusi pupuk yang dinilai semakin menyulitkan petani kecil. Ia mendesak Menteri Pertanian untuk segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah tersebut. Menurut Bono, […]

  • BGN Tegaskan Insentif Rp 6 Juta Bisa Disetop Jika Dapur MBG Tak Sesuai SOP

    • calendar_month Sab, 4 Apr 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 42
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id -Jakarta, 4 April 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan insentif Rp 6 juta per hari untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bisa langsung dihentikan apabila fasilitas SPPG tidak memenuhi standar operasional. BGN memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap SPPG. “Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada […]

expand_less