PKN: Menolak Kartel Politik, Denny Charter Sebut Usulan Bahlil Khianati Amanat Reformasi
- account_circle Rls/Red
- calendar_month Sel, 23 Des 2025
- visibility 195
- comment 0 comment
Tegarnews.co.id-Jakarta, 23 Desember 2025| Wakil Ketua Umum Bidang Data dan Pemenangan Pemilu Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, memberikan respons tajam terhadap wacana sistemik yang mengancam pilar demokrasi Indonesia. Denny menegaskan bahwa usulan pembentukan koalisi permanen serta pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD adalah upaya nyata untuk mengunci kedaulatan rakyat ke dalam sangkar kepentingan elit.
Menurut Denny, manuver ini merupakan “resep sempurna” untuk menghidupkan kembali feodalisme politik di Indonesia. “Mengembalikan mandat pemilihan ke tangan DPRD adalah langkah mundur yang berbahaya. Ini secara efektif memutus hubungan suksesi kekuasaan dari rakyat langsung,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12).
Ancaman Kartel Politik dan “Raja-Raja Kecil” Denny Charter memperingatkan bahwa jika mekanisme pemilihan melalui DPRD diberlakukan, kepala daerah yang terpilih nantinya tidak akan lagi memiliki tanggung jawab moral kepada rakyat yang membayar pajak. Sebaliknya, mereka akan terjebak dalam utang budi kepada fraksi-fraksi partai di parlemen yang hanya mewakili kepentingan oligarki lokal.
“Kita akan melihat lahirnya ‘raja-raja kecil’ yang diangkat oleh segelintir elit. Mereka adalah mandataris elit, bukan mandataris rakyat,” tegas Denny. Ia menambahkan bahwa koalisi permanen hanyalah tameng bagi partai-partai besar yang merasa tidak nyaman berada di luar lingkaran kekuasaan, demi memastikan mereka tetap mendapatkan bagian “kue kekuasaan” tanpa risiko kekalahan politik yang sehat.
Menepis Ilusi Stabilitas dan Penghematan Menanggapi dalih efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang sering digembar-gemborkan, Denny menyebut hal tersebut sebagai ilusi yang menipu publik. Ia menekankan bahwa kerugian fundamental dari hilangnya akuntabilitas pemimpin jauh lebih besar daripada sekadar anggaran pelaksanaan Pilkada langsung.
“Biaya terbesar dalam demokrasi bukanlah anggaran Pilkada, melainkan hilangnya akuntabilitas pemimpin kepada pemilihnya. Stabilitas yang dipaksakan melalui kesepakatan kartel di balik pintu tertutup adalah indikasi kemandulan demokrasi,” papar Denny Charter.
Benteng Terakhir Demokrasi Sebagai pimpinan partai yang fokus pada pemenangan pemilu berbasis data, Denny mengajak masyarakat untuk menolak segala upaya sistematis yang merampas hak politik warga. Ia menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah benteng terakhir melawan kartelisasi politik.
“Demokrasi yang sehat memerlukan kontestasi yang jujur dan oposisi yang kuat, bukan stabilitas yang dipaksakan melalui kartel. Kita harus menolak tegas upaya yang mengkhianati amanat reformasi ini,” pungkasnya.[]
☎️Kontak Media: PIMNAS Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Wakil Ketua Umum Bidang Data dan Pemenangan Pemilu [Situs Web Resmi / Akun Sosial Media @dennycharter
- Author: Rls/Red
- Editor: Redaksi
- Source: Tim/Red
At the moment there is no comment