Breaking News
light_mode
Home » Opini » “Rakyat Tak Butuh Dolar”? Pernyataan Presiden Picu Gelombang Kritik di Tengah Harga Pangan Mahal dan Utang Negara Membengkak

“Rakyat Tak Butuh Dolar”? Pernyataan Presiden Picu Gelombang Kritik di Tengah Harga Pangan Mahal dan Utang Negara Membengkak

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month 2 hour ago
  • visibility 3
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id – Jakarta, 17 Mei 2026 | Pernyataan Presiden RI terkait kenaikan dolar yang menyebut masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir karena “rakyat belanja tidak pakai dolar” memicu gelombang kritik luas dari publik dan netizen di berbagai media sosial. Pernyataan tersebut dinilai terlalu sederhana dan dianggap tidak memahami dampak nyata melemahnya rupiah terhadap kehidupan rakyat sehari-hari.

Kemarahan publik muncul di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan akibat mahalnya harga kebutuhan pokok, tingginya biaya hidup, isu utang negara yang terus meningkat, hingga polemik sejumlah program pemerintah yang menuai sorotan.

Dalam berbagai unggahan viral di media sosial, banyak masyarakat menilai pernyataan tersebut justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang peka terhadap kesulitan ekonomi rakyat kecil. Pasalnya, walaupun masyarakat Indonesia bertransaksi menggunakan rupiah, namun hampir seluruh sektor ekonomi nasional tetap sangat dipengaruhi nilai tukar dolar AS.

Pengamat ekonomi dan netizen ramai menyoroti bahwa ketika dolar naik dan rupiah melemah, dampaknya langsung terasa pada berbagai kebutuhan masyarakat seperti harga BBM, gas, minyak goreng, pupuk, obat-obatan, hingga biaya distribusi barang yang akhirnya memicu kenaikan harga di pasar.

“Memang rakyat tidak belanja pakai dolar, tapi negara ini masih bergantung pada impor dan transaksi internasional berbasis dolar. Jadi ketika dolar naik, harga kebutuhan rakyat otomatis ikut naik,” tulis salah satu komentar netizen yang viral di media sosial.

Tidak hanya itu, publik juga mengaitkan pernyataan tersebut dengan wacana ekspor beras Indonesia ke Malaysia dengan harga yang disebut lebih murah dibanding harga beras di dalam negeri. Walaupun rencana tersebut masih tahap negosiasi dan belum final, isu itu sudah lebih dulu memancing kemarahan masyarakat.

Warga mempertanyakan logika kebijakan pemerintah apabila rakyat di dalam negeri harus membeli beras dengan harga tinggi, sementara muncul wacana penjualan beras ke luar negeri dengan harga lebih murah.

“Rakyat beli beras mahal, tapi negara lain malah mau dapat harga murah. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” tulis warganet lainnya.

Di sisi lain, persoalan utang negara yang disebut mendekati Rp10.000 triliun turut memperbesar keresahan publik. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, angka utang pemerintah kembali mengalami kenaikan signifikan sehingga memunculkan pertanyaan besar mengenai arah pengelolaan anggaran negara serta efektivitas berbagai program pemerintah.

Gelombang kritik yang terus bermunculan di ruang publik menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat saat ini semakin sensitif terhadap setiap pernyataan pejabat negara, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi rakyat.

Banyak pihak menilai pemimpin negara seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan maupun kesan meremehkan kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat.

Sebab bagi rakyat kecil, persoalan dolar bukan sekadar urusan mata uang asing, melainkan berkaitan langsung dengan harga sembako, ongkos transportasi, biaya hidup, dan daya beli keluarga sehari-hari.[]

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ombudsman Kaltim Mulai Periksa Aduan Permohonan Sertifikat Tanah, GMOCT Apresiasi dan Kawal Kasus 232 Masyarakat

    • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 38
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Samarinda, 12 Maret 2026 | Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan terkait laporan dugaan maladministrasi penundaan berlarut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Laporan yang terdaftar dengan Nomor Registrasi 0016/LM/II/2026/SMD diajukan terkait proses permohonan pemberitaan sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyebabkan keluhan […]

  • Opini: Kasus Merokok di SMAN 1 Cimarga, Antara Penegakan Aturan dan Pembinaan Karakter

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 269
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 16 Oktober 2025| Kasus seorang siswa SMAN 1 Cimarga yang merokok di lingkungan sekolah baru-baru ini menjadi sorotan publik. Kejadian ini memicu perdebatan mengenai penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah dan pendekatan yang tepat dalam mendisiplinkan siswa. Merokok di lingkungan sekolah jelas melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun […]

  • Kolaborasi Yusro Dengan KPPL-I, Mengajak Masyarakat Bekasi Untuk Hijrah Plastik

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Rls/M.Ifsudar
    • visibility 105
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bekasi, 15 November 2025| Dihutan bambu, Kota Bekasi, Yusro Bekasi mensupport kegiatan “ Pahlawan Kali Bekasi” yaitu kegiatan susur sungai yang di selenggarakan oleh GIS Peduli berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi, Basarnas serta komunitas pengiat lingkungan, termasuk Yusro Bekasi yang memberikan support Roti dengan kemasan Plastik Ramah Lingkungan. “Pada kegiatan hari ini, Kami mensupport Roti […]

  • Peredaran Obat Keras Daftar G Marak di Kota Bandung, Jaringan “BURHAN” Disebut Kebal Hukum

    • calendar_month Ming, 5 Okt 2025
    • account_circle HUSEN
    • visibility 629
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Kota Bandung. 5 Oktober 2025– Kota Bandung kini menjadi sorotan tajam publik. Kota yang dikenal sebagai destinasi wisata itu diduga berubah menjadi surga bagi jaringan mafia obat keras ilegal. Peredaran obat keras Daftar G tanpa resep dokter marak terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Para pelaku bergerak cepat dan lihai memanfaatkan celah pengawasan. Mereka mengedarkan […]

  • Reformasi Kultural Polri Adalah Investasi untuk Masa Depan Bangsa

    • calendar_month Ming, 23 Nov 2025
    • account_circle HUSEN
    • visibility 221
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Jakarta. 23 November 2025- Stabilitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonominya, tetapi juga oleh kualitas institusi keamanannya. Sejak Polri resmi berpisah dari ABRI pada 1999, reformasi kepolisian menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia. Setelah lebih dari dua puluh lima tahun, berbagai pembaruan struktural telah dilakukan. Namun, di balik capaian tersebut, […]

  • Persiapan Dini Pemilu 2029, PKN Targetkan Lolos Verifikasi KPU Tanpa Hambatan

    • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 103
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 1 Februari 2026| Menatap kontestasi politik lima tahunan yang akan datang, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mulai mengambil langkah strategis. Partai berlambang burung garuda berbulu merah ini secara resmi mulai memanaskan mesin partai sebagai persiapan dini menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN, Denny Charter, menegaskan bahwa saat ini fokus […]

expand_less