Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Info Daerah » PT Rolas Karya Tunggak Pembayaran, Proyek CKR ST 02 Dihentikan Sementara”

PT Rolas Karya Tunggak Pembayaran, Proyek CKR ST 02 Dihentikan Sementara”

  • account_circle HUSEN
  • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
  • visibility 260
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.idkabupaten Bekasi, 1 November 2025 — Aktivitas proyek pekerjaan CKR ST 02 di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, resmi dihentikan sementara. Keputusan ini diambil oleh pihak pekerja dan supplier karena belum adanya pencairan invoice pembayaran dari perusahaan rekanan, PT Rolas Karya.

 

Dari pantauan di lokasi, sejumlah pekerja memasang spanduk pemberitahuan di area proyek yang berisi informasi bahwa kegiatan dihentikan untuk sementara waktu hingga pembayaran invoice terealisasi.

 

Nerin, selaku perwakilan supplier yang bekerja sama dalam proyek tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan musyawarah dengan pihak PT Rolas Karya terkait keterlambatan pembayaran.

 

“Alhamdulillah kita dari pihak supplier sudah musyawarah ke pihak PT Rolas terkait pembayaran. Mereka bilang paling lambat hari Sabtu akan dilakukan pembayaran untuk supplier tanah ini,” ujar Nerin.

 

Menurutnya, sistem pembayaran proyek dilakukan melalui invoice mingguan, namun hingga saat ini sudah memasuki minggu kelima tanpa pencairan.

 

“Dalam PO disebutkan pembayaran dilakukan setiap minggu, tepatnya setiap Jumat. Tapi sekarang sudah masuk Jumat kelima tanpa pembayaran,” jelasnya.

 

Nerin menambahkan, dalam satu hari terdapat sekitar 10–20 ritase pengiriman material ke lokasi proyek. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, pihak supplier memutuskan menghentikan sementara aktivitas hingga pembayaran diselesaikan.

 

“Kita berharap pembayaran bisa segera dilakukan sesuai kesepakatan. Katanya Sabtu ini sudah akan dicairkan, semoga terealisasi,” ungkapnya.

 

Pantauan di lokasi menunjukkan tumpukan tanah merah dan material yang belum terpasang. Spanduk di area proyek juga mencantumkan Pasal 406 Ayat (2) KUHP tentang larangan perusakan barang milik orang lain sebagai langkah pengamanan tambahan.

 

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak PT Rolas Karya belum memberikan keterangan resmi terkait kendala pembayaran yang terjadi.

  • Author: HUSEN
  • Editor: HUSEN
  • Source: Rls/Red

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Waketum GMOCT: Warga Bandung Gugat Pemkot Bandung Terkait Transparansi Informasi Pembangunan Pasar Gedebage

    • calendar_month Ming, 4 Mei 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 171
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Bandung, 04 Mei 2025| Dedi Kurniawan, warga Kota Bandung, menggugat Pemerintah Kota Bandung terkait sengketa informasi publik mengenai pembangunan Pasar Gedebage. Gugatan dengan nomor register 2468/K-A38/PSI/KI-JBR/VII/2024 diajukan melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Dedi meminta informasi mengenai kerjasama Pemkot Bandung dengan PT Ginanjar terkait pembangunan Pasar Gedebage, serta salinan dokumen kerjasama antara PT Ginanjar dan […]

  • Maraknya Calo dan Bagi-Bagi Amplop di Satpas Bekasi Masih Menjamur! APH Tutup Mata?

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle M.Ifsudar/Julian
    • visibility 150
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Kota Bekasi| Praktik pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dengan bantuan calo masih marak terjadi di Kantor Satuan Pelaksana Administrasi SIM (Satpas) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jalan Pramuka, Kota Bekasi. Praktik percaloan ini tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah di lingkungan Satpas Kota Bekasi. Para calo terang-terangan menawarkan jasa pengurusan SIM kepada masyarakat. Mereka […]

  • Menakar Daya Paksa Arahan Presiden Lewat Kasus Kebun Binatang Bandung

    • calendar_month Ming, 8 Feb 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 43
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 8 Februari 2026| Kebun Binatang Bandung merupakan salah satu ikon dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, yang memiliki nilai historis panjang dalam perjalanan kota. Polemik pengelolaannya kini memasuki fase krusial seiring langkah negara melakukan pengamanan aset dan satwa di kawasan tersebut. Sorotan tajam terhadap dinamika tersebut disampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif […]

  • Amuk Demo Nelayan Pangandaran, Bikin Jebol dan Rusak Mobil Damkar Dapat Direda Kapolres

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 535
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Pangandaran Jawa Barat, 25 Juli 2025| Kericuhan hebat tak terhindarkan dalam aksi unjuk rasa nelayan di depan Pendopo Bupati, Kamis (24/7) kemarin Diakarenakan Masa tidak dapat bertemu dengan Bupati Pangandaran Eskalasi kemarahan massa memuncak dengan perusakan gerbang Pendopo hingga satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar). Situasi yang di ambang anarki akhirnya berhasil dikendalikan setelah Kapolres […]

  • Oknum Pengusaha Proyek RSUD Majalengka Diduga Abaikan Instruksi Bupati, Aktivis Soroti Dugaan Monopoli

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Tim/Red
    • visibility 339
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Majalengka (GMOCT) 23 Agustus 2025| Aktivis anti korupsi dan pemerhati sosial, Saeful Yunus, SE.MM, menyoroti dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka. Menurutnya, oknum pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut diduga tidak menjalankan kewajiban sesuai amanat Undang-undang, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. “Dugaan kesalahan dalam melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah […]

  • DPR-RI Desak Penguatan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal dan Perempuan

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 23
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id ​-Jakarta, 8 April 2026 | Komisi IX DPR RI menegaskan perlunya langkah strategis dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), untuk memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan perempuan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan,(7/4). ​Anggota Komisi IX menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan lagi […]

expand_less