Breaking News
light_mode
Beranda » Tokoh » Kritik Klaim Bahagia Prabowo, Denny Charter: Rakyat Hanya Adaptasi Penderitaan ​

Kritik Klaim Bahagia Prabowo, Denny Charter: Rakyat Hanya Adaptasi Penderitaan ​

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
  • visibility 12
  • comment 0 komentar

Tegarnews.co.id–Jakarta, 25 Januari 2026| Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) yang menyebut Indonesia sebagai salah satu bangsa paling bahagia di dunia memicu diskusi kritis di dalam negeri. Di balik angka kebahagiaan yang tinggi, muncul analisis tajam yang menyebut fenomena ini bukanlah keberhasilan ekonomi, melainkan “mekanisme pertahanan diri” masyarakat terhadap kemiskinan struktural.

​Pidato Prabowo di Forum Global: Indonesia Bangsa Bahagia
​Dalam pidatonya di forum internasional tersebut, Prabowo Subianto dengan percaya diri memaparkan optimisme mengenai kondisi psikososial masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, rakyat Indonesia memiliki indeks kebahagiaan yang luar biasa.

​”Indonesia adalah salah satu negara paling bahagia di dunia. Jika Anda melihat survei-survei terbaru, masyarakat kami memiliki optimisme yang tinggi,” ujar Prabowo, merujuk pada beberapa data indeks kebahagiaan global yang menempatkan Indonesia di peringkat atas. Pernyataan ini bertujuan untuk membangun citra positif Indonesia sebagai negara dengan stabilitas sosial yang kuat di mata investor dan pemimpin dunia.

Bantahan Denny Charter: Bahagia Akibat “Resiliensi Toksik”

​Namun, narasi tersebut mendapat tanggapan kritis dari Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter. Melalui analisis mendalam yang viral di media sosial, Denny membedah bahwa ada jurang logika antara data subjektif kebahagiaan (seperti Global Flourishing Study dari Harvard) dengan data objektif kemiskinan (World Bank).

​Denny Charter memperkenalkan hipotesa mengejutkan yang ia sebut sebagai “State-Sponsored Toxic Positivity” atau Positivitas Beracun yang Disponsori Negara. Menurutnya, tingginya angka kebahagiaan di Indonesia bukanlah indikator keberhasilan pembangunan, melainkan sebuah mekanisme pertahanan psikologis (defense mechanism) rakyat akibat absennya peran negara.

​”Masyarakat Indonesia memiliki kemampuan adaptasi terhadap penderitaan (suffering adaptation) tertinggi di dunia. Ini adalah sindiran keras bagi pemerintah. Indonesia adalah negara di mana warganya terpaksa bahagia karena tidak punya pilihan lain,” tulis Denny dalam analisisnya.

Tiga Poin Utama Kritik Denny Charter:

1. ​Solidaritas sebagai Pengganti Jaminan Sosial: Denny menyebut kentalnya hubungan sosial di Indonesia (budaya mangan ora mangan asal kumpul) muncul karena kegagalan sistem jaminan sosial seperti BPJS atau bansos yang sering salah sasaran. Rakyat menjadi jaring pengaman bagi satu sama lain karena negara tidak hadir secara maksimal.

2. ​Budaya “Nrimo” yang Disalahgunakan: Narasi spiritual seperti “syukuri apa yang ada” dan “harta tidak dibawa mati” dinilai Denny sering dipelihara secara sistematis agar pemerintah tidak perlu menaikkan standar upah minimum secara signifikan. Kemiskinan struktural dibranding ulang sebagai “ujian kesabaran” atau pencapaian spiritual, bukan kegagalan manajerial negara.

3. ​Bias Adaptif (Adaptive Preference): Denny mengibaratkan kondisi ini dengan teori ekonomi perilaku: ketika rakyat tidak mampu meraih kesejahteraan (anggur yang tinggi), otak mereka melakukan kalibrasi ulang dan memutuskan bahwa standar bahagia cukup hanya dengan “bisa makan hari ini dan ngopi di angkringan”.

Kesimpulan: Kebahagiaan Semu?

​Analisis Denny Charter menantang klaim pemerintah dengan data World Bank yang menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia masih berada dalam kategori rentan miskin atau miskin absolut secara standar global. ​”Data Harvard menangkap ‘kepuasan’ ini, padahal sejatinya itu adalah kepuasan semu akibat ketiadaan pilihan,” tegas Denny.

​Diskusi ini memicu refleksi mendalam bagi publik: apakah Indonesia benar-benar bangsa yang bahagia karena sejahtera, ataukah kita hanya bangsa yang sangat ahli dalam memaklumi penderitaan?.[]

  • Penulis: Rls/Red
  • Editor: Redaksi
  • Sumber: Tim/Red

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Kasus HIPMI, Garda Mencegah dan Mengobati GMDM Provinsi Lampung Menyikapi Langkah BNNP Lampung

    • calendar_month Sen, 8 Sep 2025
    • account_circle Naryoto
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Lampung, 8 September 2025| Keputusan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung merehabilitasi lima mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung menuai kritik tajam. Garda Mencegah dan Mengobati GMDM Provinsi Lampung, Ir.Okta Resi Gumantara, menilai langkah tersebut keliru secara hukum dan berpotensi menyalahi prosedur. Menurut dia, penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 […]

  • Puluhan Personel Polri Dikerahkan Untuk Melaksanakan Penanganan dan Pemulihan Pasca Bencana Aceh Utara

    • calendar_month Jum, 9 Jan 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Blang Peuria, Aceh Utara, 10 Januari 2026| Wujud kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan pascabencana banjir bandang kembali ditunjukkan oleh Polres Lhokseumawe bersama Polsek Samudera dan BKO Brimobda Kaltim. Puluhan personel dikerahkan untuk melaksanakan kegiatan pembersihan SMA Negeri 1 Samudera di Desa Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jum’at (9/1/2026). Kegiatan bakti sosial […]

  • Safran To Open Morocco’s First Aircraft Engine Manufacturing Plant in Casablanca, King Mohammed VI Chairs Presentation Ceremony & Launch Of Construction Works Of The Complex

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • account_circle Rls/Ed
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Casablanca, 14 October 2025| French Safran Group announced Monday (13-10-2025) the setting up of Morocco’s first aircraft engine manufacturing complex in Nouaceur, near Casablanca. The initiative was officially presented during a high-profile ceremony presided over by King Mohammed VI, who was accompanied by Crown Prince Moulay El Hassan. The new industrial complex, located within the […]

  • Isu Limbah Memanas: Kadis LH dan Asda II Diduga Saling Lempar Peran

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id-Pangandaran, 7 Januari 2026 (GMOCT)| Kontroversi penanganan persoalan limbah di Kabupaten Pangandaran semakin memanas setelah muncul dugaan ketidaksinkronan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Asisten Daerah II (Asda II). Keduanya dinilai tidak kompak dan terkesan saling melempar peran terkait klarifikasi maupun langkah penanganan masalah limbah yang kini tengah menjadi sorotan publik. Gabungan Media Online dan […]

  • Zulmansyah, Hendry Sudah Dipecat, Kongres Persatuan Harus Dipercepat

    • calendar_month Rab, 18 Jun 2025
    • account_circle M,Ifsudar
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Tegarnews.co.id – Jakarta– Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sedang, mengusulkan percepatan pelaksanaan Kongres Persatuan PWI guna menyelesaikan polemik internal dan mencegah berlarutnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. Kamis 19/06/2025   Menurut Zulmansyah, usulan tersebut muncul setelah munculnya kembali pernyataan dari Hendry Ch Bangun yang tetap mengklaim dirinya sebagai ketua umum PWI, kendati […]

  • Anggota DPR RI Desak Kemenag Beri Sanksi MTsN Terbukti Pungli

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Tegarnrws.co.id-Jakarta, 4 Januari 2026| Jelang penghujung tahun 2025, wajah pendidikan tercoreng dengan berita terungkapnya dugaan kasus pungli besar-besaran di berbagai madrasah negeri, termasuk MTsN yang ada diwilayah Jakarta. Adapun dugaan kasus pungutan liar itu, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDBM) 2025/2026 hasil temuan Ombudsman RI dengan besaran pungutan antara Rp2,5 hingga Rp12 juta per siswa. […]

expand_less