Breaking News
light_mode
Home » Pemerintahan » Munir Jalil : DPRD Kabupaten Bogor Tak Pro Rakyat, Bupati Harus Segera Revisi Perbup No 44 Tahun 2023

Munir Jalil : DPRD Kabupaten Bogor Tak Pro Rakyat, Bupati Harus Segera Revisi Perbup No 44 Tahun 2023

  • account_circle Rls/Red
  • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
  • visibility 202
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id-Bogor Raya, 23 September 2025| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor semestinya mengambil ibrah dari kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan gaji dan tunjangan DPR, yang justru memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah hingga menelan korban jiwa.

Aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu muncul sebagai bentuk protes atas kenaikan gaji dan tunjangan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah.

Ketua Umum Lembaga Wawasan Citra Nusantara (LSM Wacana) Munir, menilai kebijakan itu semakin menjauhkan wakil rakyat dari masyarakat yang diwakilinya, dan dinilai hanya menguntungkan segelintir elite namun menambah beban masyarakat kecil, karena kenaikan tunjangan, transportasi, dan fasilitas DPRD ini membebani APBD serta memperlebar kesenjangan antara rakyat dan wakil rakyat.

Di tengah sorotan publik, Pemkab Bogor memastikan tidak akan merevisi Peraturan Bupati (Perbup) No. 44 Tahun 2023 tentang anggaran tunjangan DPRD, meski menuai banyak kritik. Keputusan itu ditegaskan Pemkab Bogor dengan alasan kebijakan sudah sesuai aturan dan menunggu arahan pemerintah pusat.

Ketua LSM Wacana, Munir Djalil, menegaskan alasan menunggu arahan pusat bukanlah solusi. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab moral pemerintah daerah yang seharusnya berani berdiri bersama masyarakat,” tegasnya (23/9).

Sebagai pilar demokrasi yang diakui undang-undang, LSM Wacana menekankan Pemkab Bogor perlu membuka ruang komunikasi dan melibatkan aktivis, mahasiswa, LSM, ormas, bahkan masyarakat umum dalam setiap kebijakan, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi transparan, partisipatif, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, keputusan Pemkab Bogor mempertahankan Perbup No. 44 Tahun 2023 justru menimbulkan jarak baru antara pemerintah dan masyarakat yang berharap ada keberpihakan nyata di tengah tekanan ekonomi.[]

  • Author: Rls/Red
  • Editor: Redaksi
  • Source: Tim/Red

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Instruksi Presiden Prabowo untuk Penanganan Bencana Terhambat Kebuntuan Birokrasi, Bantuan Terhenti di Halim

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 271
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Jakarta, 11 Desember 2025| Merespon bencana banjir dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat untuk memobilisasi sumber daya nasional. Pengerahan 50 helikopter, pesawat Hercules C-130J, dan Airbus A400 yang diinstruksikannya merupakan langkah besar yang menunjukkan komitmen negara terhadap bantuan bencana segera. Namun, momentum ini terhambat oleh kurangnya koordinasi […]

  • PT SPS 2 Dituntut Transparansi Terkait Sengketa Lahan dan Kematian Buruh

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Tim/Red
    • visibility 94
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Nagan Raya 3 Agustus 2025|(GMOCT)-Ketegangan antara PT SPS 2 dan warga Babahlueng, Nagan Raya, kembali meningkat.Selain sengketa lahan yang belum terselesaikan, perusahaan perkebunan ini juga menghadapi sorotan tajam terkait dugaan kematian buruh. Informasi yang dihimpun Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), termasuk dari media online Bongkarperkara yang tergabung dalam GMOCT, menunjukkan situasi yang semakin […]

  • Manajemen Pelindo Regional 1 Kunjungi Rumah Difabel Pelindo, Dukung Semangat Berkarya Peserta Difabel

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Darmayanti
    • visibility 164
    • 0Comment

      tegarnews.co.id Medan, 9 Mei 2025  Dalam rangka memberikan dukungan moril dan semangat kepada Peserta Difabel binaan PT. Pelindo Regional 1, jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 melakukan kunjungan ke Rumah Difabel Pelindo Regional 1. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Basri Alam, selaku Regional […]

  • Penetapan Tersangka Dirut PT SMU Dinilai Prematur, Kuasa Hukum Soroti Abaikan Fakta Hukum dan Regulasi Aset Daerah

    • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 150
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Majalengka, 20 Oktober 2025| Penetapan Dede Sutisna sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Majalengka menuai kritik tajam dari kuasa hukumnya, DR (C) Nofal Habibi, S.H., M.H., M.P. Ia menilai langkah aparat penegak hukum melanggar asas profesionalitas dan kehati- hatian yang menjadi ruh KUHAP. Menurutnya, akar persoalan justru berasal dari tindakan sejumlah pejabat internal perusahaan, seperti Direktur […]

  • Alatan Indonesia Ajak Pelaku Usaha Manfaatkan Peluang Lewat Sertifikasi TKDN

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Darmayanti
    • visibility 140
    • 0Comment

      tegarnews.co.id Jakarta – Alatan Indonesia menggelar webinar bertema “Strategi Peluang Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sertifikasi TKDN” pada Rabu, 7 Mei 2025. Acara ini menghadirkan pembicara Harmada Sibuea, ahli di bidang kebijakan publik dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pemaparannya, Harmada menjelaskan bahwa pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran hingga Rp1.200 triliun untuk pengadaan […]

  • Wujud Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pers di Daerah

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • account_circle HUSEN
    • visibility 98
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Samarinda, Kalimantan Timur, 8 November 2025| DPD Asosiasi Keluarga Pers Seluruh Indonesia (AKPERSI) Provinsi Kalimantan Timur resmi mendaftarkan keberadaan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (6/11/2025). Langkah penting ini menjadi bagian dari komitmen AKPERSI untuk membangun tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang […]

expand_less