Seleksi Dewan Pendidikan Disoal: KPP Desak Hapus Nama Tenaga Ahli Wali Kota
- account_circle AG
- calendar_month Sel, 2 Des 2025
- visibility 421
- comment 0 comment
Tegarnews.co.id-Kota Bogor, 2 Desember 2025| Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya hari ini menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor menuntut transparansi dan netralitas dalam proses seleksi Dewan Pendidikan Kota Bogor. Aksi ini dilakukan sebagai respon atas munculnya dugaan konflik kepentingan terkait pencalonan Tenaga Ahli Walikota sebagai calon anggota Dewan Pendidikan.
Menurut KPP Bogor Raya, Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen yang wajib terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Keterlibatan Tenaga Ahli Walikota jabatan yang melekat langsung pada Walikota dan dibiayai APBD—dipandang sebagai ancaman serius terhadap netralitas dan integritas proses seleksi.
Beni Sitepu, Ketua KPP Bogor Raya, menyampaikan:
“Dewan Pendidikan tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Jika Tenaga Ahli Walikota ikut masuk, itu jelas konflik kepentingan. Kami menolak segala bentuk intervensi yang mencederai independensi lembaga pendidikan.”
Aksi ini mendesak Pemerintah Kota Bogor serta Panitia Seleksi untuk:
1. Membatalkan pencalonan Tenaga Ahli Walikota karena rawan konflik kepentingan.
2. Melakukan verifikasi ulang seluruh peserta seleksi secara terbuka dan objektif.
3. Menjamin independensi Dewan Pendidikan dari intervensi politik maupun eksekutif.
4. Membuka seluruh dokumen seleksi sesuai prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.
5. Melibatkan Ombudsman RI untuk mengawasi proses dan mencegah maladministrasi.
Dalam aksinya, massa KPP Bogor Raya membawa spanduk, poster, dan melakukan orasi bergantian menuntut pemerintah menghormati asas good governance, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta prinsip umum bebas konflik kepentingan dalam lembaga publik.
Beni menegaskan bahwa KPP Bogor Raya akan terus mengawal isu ini:
“Jika pemerintah tetap memaksakan, kami siap melakukan aksi lanjutan yang lebih besar. Pendidikan adalah milik rakyat, bukan alat politik kekuasaan.[]
- Author: AG
- Editor: Red/AG
- Source: AG
At the moment there is no comment