Tegarnews.co.id-Jakarta, 14 Februari 2026| Tawa khas Bahlil Lahadalia sempat pecah di ruang rapat Komisi VI DPR RI. Namun, kali ini tawanya bukan respons atas kelakar santai antar-sahabat, melainkan tameng dari serangan verbal yang menohok ulu hati kebijakan investasinya. Di hadapannya, anggota DPR RI, Khilmi, tidak sedang melawak. Wajahnya serius, nadanya tinggi, dan telunjuknya mengarah tajam pada satu persoalan: Proyek Kawasan Industri Pupuk di Fakfak, Papua Barat.
“Jadi pakai otak dikit!”
Kalimat itu meluncur tanpa rem. Di Gedung Parlemen yang biasanya penuh dengan eufemisme santun, seruan Khilmi terdengar seperti petir di siang bolong. Ia menggugat keputusan pemerintah—khususnya Kementerian Investasi yang dipimpin Bahlil—yang memindahkan lokasi proyek strategis dari Bintuni ke Fakfak, tanah kelahiran sang menteri.
Pusat kemarahan Khilmi bukan tanpa alasan. Ia membedah logika supply and demand yang dinilainya cacat. Indonesia, menurut data yang ia pegang, sudah surplus pupuk Urea. Gudang-gudang penuh. Lantas, untuk apa memaksakan pembangunan pabrik pupuk Urea baru di Papua?
“Gas itu kan bisa dibuat industri hulu di sana. Tidak dibuat untuk pupuk saja,” cecar Khilmi.
Ia menyodorkan alternatif yang lebih mendesak bagi perut ekonomi negara: ketahanan energi. Di saat Indonesia masih terseok-seok mengimpor bahan bakar, gas alam melimpah di Papua justru diarahkan untuk memproduksi komoditas yang sudah jenuh di pasaran. “Kenapa investasi di sana kok nggak dibikin bensin aja?” tanyanya retoris. Sebuah gugatan atas hilangnya opportunity cost yang mahal.
Perdebatan kian runcing saat masuk ke ranah teknis yang berbalut kecurigaan politis. Proyek yang awalnya direncanakan di Bintuni, tiba-tiba “banting setir” ke Fakfak.
Bahlil, dengan gaya komunikasinya yang luwes, mencoba meredam tensi. Ia menyodorkan alasan teknis: kedalaman laut. Bintuni dinilai terlalu dangkal (7-8 meter) untuk dermaga logistik skala besar, sementara Fakfak menawarkan kedalaman ideal (di atas 14 meter). “Singkat, padat, terpercaya,” jawab Bahlil mencoba meyakinkan.
Namun, bagi Khilmi yang mengaku telah memonitor sektor ini selama lima tahun, alasan itu terasa dicari-cari. Ia mempertanyakan transparansi Feasibility Study (FS). Baginya, memindahkan proyek raksasa ke kampung halaman pejabat pengambil keputusan akan selalu memantik tanda tanya besar: ini demi efisiensi negara, atau legacy pribadi?
“Enaknya Jadi Direktur BUMN”
Momen puncak dalam rapat itu bukan hanya soal teknis gas dan laut, melainkan sentilan keras Khilmi terhadap budaya korporasi pelat merah. Ia menyoroti betapa “nyamannya” posisi para petinggi BUMN yang mengerjakan proyek-proyek penugasan seperti ini.
“Jadi direktur BUMN itu enak, Pak. Ada rugi nggak tanggung jawab. Kalau ada untung dapat tantiem (bonus). Gaji masih tetap,” sindirnya pedas.
Pernyataan ini menyasar jantung persoalan akuntabilitas. Jika proyek di Fakfak ini kelak gagal atau merugi karena salah perencanaan, siapa yang akan menanggung dosa? Khilmi mengingatkan bahwa direksi bisa berganti, menteri bisa lengser, tapi kerugian negara akan tetap tercatat.
Di akhir debat, Bahlil tetap tersenyum dan menjawab dengan data versi kementeriannya. Namun, gaung kalimat “pakai otak dikit” terlanjur menggema, menjadi penanda bahwa di balik deretan angka investasi triliunan rupiah, masih ada logika dasar yang “belum tuntas” di mata wakil rakyat.[]
