Breaking News
light_mode
Home » Nasional » Info Daerah » Lonjakan Harta Wabup Bogor Tembus Rp 62 Miliar, Naik 1.200 % Menurut LHKPN “Forcemi Desak Audit Menyeluruh”

Lonjakan Harta Wabup Bogor Tembus Rp 62 Miliar, Naik 1.200 % Menurut LHKPN “Forcemi Desak Audit Menyeluruh”

  • account_circle AG
  • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
  • visibility 84
  • comment 0 comment

Tegarnews.co.id, Kabupaten Bogor, 2 Februari 2026| Lonjakan harta kekayaan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menjadi sorotan publik setelah data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan peningkatan drastis hingga sekitar 1.200 persen dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

Berdasarkan laporan periodik dan khusus 2016–2024, total kekayaan orang nomor dua di Kabupaten Bogor tersebut tercatat mencapai Rp62,14 miliar. Angka itu melonjak tajam dibandingkan laporan tahun 2016 sebesar Rp8,77 miliar dan 2018 sebesar Rp4,78 miliar.

Dalam rincian LHKPN, kekayaan tersebut didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp45,93 miliar, kendaraan dan mesin Rp11,49 miliar, kas dan setara kas Rp4,15 miliar, serta sejumlah harta lainnya.

Kenaikan bernilai puluhan miliar rupiah itu dinilai perlu mendapat perhatian serius. Koordinator Pusat Forum Cendekiawan Muda Indonesia (Forcemi), Ramdhan Agung Giri Nugroho, S.H., menyebut lonjakan tersebut wajar memunculkan pertanyaan publik.

“Angka 1.200 persen bukan kenaikan biasa. Ini perlu audit dan penelusuran menyeluruh agar terang-benderang. Transparansi penting supaya tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” tegasnya.

Forcemi menilai, keterbukaan pejabat publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan langkah resmi untuk menyurati lembaga penegak hukum.

“Kami akan bersurat secara resmi ke KPK maupun kejaksaan untuk meminta audit dan klarifikasi. Ini bukan tuduhan, tapi bentuk kontrol sosial agar semua jelas dan kepercayaan publik tetap terjaga. Pejabat publik harus siap diawasi,” tutup Ramdhan.

Data yang disampaikan merujuk pada laporan resmi LHKPN yang bersifat terbuka untuk publik, dan pihak terkait memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan atas informasi tersebut.[]

  • Author: AG
  • Editor: Redaksi
  • Source: Forcemi

Komentar (0)

At the moment there is no comment

Please write your comment

Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) are required

Rekomendasi Untuk Anda

  • Konflik Internal Yayasan Pembudi Darma: Ketua Pembina Dilaporkan, Agung Sulistio Tegaskan Penegakan Hukum Harus Profesional

    • calendar_month Ming, 30 Nov 2025
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 541
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Cilacap, 30 November 2025| Konflik internal di tubuh Yayasan Pembudi Darma Cilacap memasuki fase serius setelah Ketua Pembina Yayasan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh mantan Ketua Yayasan periode 2012–2017, R. Bambang Sukmono, M.Pd., atas dugaan pemalsuan dokumen. Menanggapi situasi tersebut, ketua umum gabungan media online cetak ternama (GMOCT), Agung Sulistio, menekankan bahwa proses penegakan hukum […]

  • 12.39 Play Button

    Bhabinkamtibmas Polsek Ciampea Bersama Babinsa 2114 Koranil Ciampea, Melaksanakan Silaturahmi Dengan Warga, Sampaikan Pesan Kamtibmas

    • calendar_month Ming, 23 Feb 2025
    • account_circle Red
    • visibility 239
    • 0Comment

    Tegarnews site-Polres Bogor| Untuk mencegah adanya gangguan kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Ciampea Polres Bogor Polda Jabar, Bhabinkamtibmas Desa Cihideung Udik Aiptu Ateng Komara bersama sama dengan Babinsa Serda Nanang Fahroji, melaksanakan silaturahmi dengan warga masyarakat Kp.Sinagar RT.003/006 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor. Seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Cihideung Udik Aiptu Ateng Komara […]

  • Aksi Humanis Polwan Polda Jabar, Respon Cepat Siapkan Makanan di Dapur Lapangan untuk Pengungsi Banjir Karawang

    • calendar_month Kam, 22 Jan 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 242
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Karawang, 23 Januari 2026| Sejumlah Polisi Wanita (Polwan) Polda Jawa- Barat turun langsung membantu masyarakat terdampak banjir dengan memasak dan membagikan makanan siap santap kepada para pengungsi banjir di Randurlap, Desa Karangligar, Kampung Pangasinan, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Kamis (22/01/2026) kemarin. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Para […]

  • Pemkab Bekasi Gelar Istigosah HUT ke-80 RI & Hari Jadi ke-75, Hadirkan Habib Luthfi bin Yahya

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle HUSEN
    • visibility 217
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Bekasi] 19 Agustus 2025– Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Kabupaten Bekasi sekaligus HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar istigosah dan doa bersama di Lapangan Plaza Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (18/8/2025) malam.   Kegiatan yang mengusung tema “Bangkit Maju dan Sejahtera” serta “Bersatu […]

  • Pemeliharaan Pustu Bantarsari Mangkrak, Pelayanan Kesehatan Warga Terganggu

    • calendar_month Jum, 30 Mei 2025
    • account_circle Husen
    • visibility 243
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id – Kabupaten Bekasi- Proyek pemeliharaan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, terbengkalai meski kontrak kerja telah berakhir pada 29 April 2025. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Jum’at. (30/05/2025)   Dikerjakan oleh CV Dwi Agung Kencana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 000.3.2/3.0223/SPK/UPTD WIL III/DCKTR/2025, proyek senilai […]

  • Polemik Surat Keputusan Bupati Buton Tengah dan Kriminalisasi Aparatur Sipil Negara

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Rls/Red
    • visibility 71
    • 0Comment

    Tegarnews.co.id-Buton Tengah, 10 Februari 2026| Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 116 Tahun 2026 tentang pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi instrumen hukum yang menjamin tegaknya disiplin birokrasi. Namun, keputusan ini justru menimbulkan kontroversi karena dianggap sarat kepentingan pribadi dan berpotensi mengkriminalisasi Sekretaris Daerah Buton Tengah, H. Konstantinus Bukide, S.H., M.Si. […]

expand_less